Menteri ESDM: Konsumsi BBM Oktan Tinggi Efektif Tekan Polusi Udara

ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.
Foto udara kawasan Margonda depok yang tertutup kabut polusi udara di Depok, Jawa Barat, Jumat (25/8/2023).
Editor: Lavinda
29/8/2023, 11.17 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya meningkatkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) oktan tinggi. Kebijakan ini merupakan strategi untuk mengurangi polusi udara di Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi keluaran emisi dari sektor transportasi. Pernyataan Arifin selaras dengan laporan Vital Strategies dan Institut Teknologi Bandung yang menyimpulkan penyumbang polusi udara terbesar di DKI Jakarta berasal dari sektor transportasi.

Saat musim kemarau, asap knalpot kendaraan diestimasi menyumbang sekitar 42% sampai 57% partikel pencemar udara PM2.5 di Jakarta.

"Langkah-langkah pemerintah untuk mengurangi emisi itu misalkan dari tranportasi," kata Arifin kepada Wartawan di Kantor Kementerian ESDM pada Senin (28/8).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut penyebab polusi udara yang utama adalah kendaraan bermotor. Sektor transportasi menyumbang polusi Jakarta sebesar 44% atau terbesar dibandingkan sektor lainnya, seperti industri 31 %, perumahan 14 %, energi manufaktur 10%, dan komersial 1%.

Arifin melanjutkan pemerintah sedang mengkaji potensi peralihan konsumsi BBM masyarakat dari oktan rendah kepada BBM dengan oktan lebih tinggi. Langkah ini dipercaya mampu menekan karbon dioksida dan timbal dari hasil emisi gas buang kendaraan bermotor.

"Memang harus dilakukan dengan perbaikan produksi BBM. Pemerintah sedang lakukan pendalaman untuk segera ambil langkah menyediakan BBM yang ramah lingkungan," ujar Arifin.

Arifin juga menegaskan pemerintah tidak akan memberikan subsidi kepada BBM Pertamax untuk peralihan konsumsi masyarakat. Dia mengakui bahan bakar yang digunakan saat ini memiliki tingkat emisi yang tinggi. Namun dia menepis wacana subsidi Pertamax sebagai langkah untuk menurunan polusi.

"Enggak ada pembahasan mengenai subsidi Pertamax. Siapa yang mengarang?" kata Arifin di Istana Kepresidenan, Senin (28/8).

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu