Program Rice Cooker Gratis Berlanjut, Pakar: Lebih Baik Kompor Listrik

ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pras.
Petugas PT Pos Indonesia (Persero) menyerahkan alat penanak nasi (rice cooker) yang diberikan gratis kepada warga penerima bantuan di Kampung Pulo Empang, Kelurahan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/1/2024). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi program pembagian alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker gratis telah mencapai 342.000 unit sepanjang tahun 2023 dan jumlah tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 500.000 unit.
Penulis: Mela Syaharani
4/3/2024, 14.35 WIB

Kementerian ESDM mengatakan akan melanjutkan program rice cooker gratis tahun ini meski target tahun lalu tidak tercapai dan dihentikan pada Januari 2024. Program ini disebut berpotensi menghemat konsumsi LPG sekitar 29 juta kilo atau setara 9,7 juta tabung 3 kg.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan bahwa jika tujuan pemerintah untuk mengurangi impor LPG, maka program kompor listrik dinilai lebih tepat.

“Lebih efektif saya sarankan pemerintah kembali mengusulkan program kompor listrik. Tujuannya meningkatkan penggunaan kompor listrik sehingga bisa menekan kebutuhan LPG, impor LPG, dan menaikan permintaan listrik rumah tangga, dan menurunkan emisi gas rumah kaca,” ujarnya kepada Katadata.co.id pada Senin (4/3).

Fabby menjelaskan pengadaan kompor listrik ini bisa dilakukan dengan target sasarannya adalah rumah tangga berpendapatan menengah. “Tapi programnya dimodifikasi, bukan dibagi gratis tapi pembeli mendapatkan diskon harga,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan sebelum pemberian diskon ini, dalam pelaksanaannya pemerintah bisa melakukan lelang nasional untuk seleksi teknologi dengan harga termurah. “Baru dari harga terendah itu ditetapkan besaran diskon, dan diskonnya dibayarkan oleh pemerintah,” ucapnya.

Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan ada sinyal program pengadaan kompor listrik induksi akan kembali dilanjutkan. Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto menyampaikan telah mengadakan rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

“Kemarin Pak Luhut memimpin rapat dan program ini bisa mulai dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa diteruskan, sekarang ini terus berjalan seperti adanya dahulu dengan pembagian rice cooker,” kata Djoko saat konferensi pers di kantornya pada Rabu (17/1).

Djoko menyebut dalam kelanjutan program kompor induksi ini terdapat perubahan dalam sasaran masyarakatnya. “Kompor induksi nantinya dimulai dari masyarakat mampu,” ujarnya tanpa mengelaborasi apakah kompor ini akan dibagikan gratis atau tidak.

Perubahan sasaran masyarakat ini dimaksudkan untuk meningkatkan target transisi energi di Indonesia. “Jika dimulai dari masyarakat miskin maka rencana transisi energi angkanya akan rendah terus, maka kompor induksi digalakkan namun dimulai dari menengah ke atas,” ujar Djoko.

Meski begitu kabar ini dibantah oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu. Jisman mengatakan belum ada rencana mengenai program tersebut.

“Belum terpikirkan, ini (rice cooker) saja dulu. Kemarin kan baru ada percontohan kompor listrik induksi yang ada di Bali, itu nanti kami evaluasi dulu,” kata Jisman saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Kamis (18/1).

Jisman mengatakan dalam uji coba kompor listrik induksi sebelumnya terdapat kendala. “Kemarin itu ada kendala, alat masaknya sendiri kan harus khusus. Tidak sembarangan,” ucap Jisman.

Menurutnya jika program ini terlaksana maka tidak akan ada insentif yang diberikan. “Kami mengimbau saja, tidak perlu diberikan insentif jika sudah golongan menengah ke atas Kesadaran saja gitu, mungkin dengan menggunakan kompor induksi itu dia kan lebih bersih, lebih cepat dan praktis,” ujarnya.

Sementara untuk program rice cooker gratis realisasinya hanya mencapai 342 ribu unit dari target 500 ribu unit pada 2023. Dirjen Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan bahwa pencapaian target program ini terkendala data dan waktu.

“Karena waktunya sempit kemarin. Jadi kita jangan sembarangan dengan data. Jadi itu frame yang bisa diverifikasi di lapangan, ada secara administrasi sudah didukung untuk bisa kami berikan,” ucapnya.

Reporter: Mela Syaharani