Investasi Hulu Migas Semester I 2024 Hanya Capai 75% dari Target

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengikuti rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1/2020). Pada rapat kabinet terbatas tersebut presiden mengajukan tiga usulan dalam menuntaskan persoalan masalah gas untuk industri, salah satunya penghilangan jatah untuk pemerintah.
Penulis: Mela Syaharani
Editor: Sorta Tobing
19/7/2024, 17.17 WIB

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan kinerja investasi hulu migas pada semester pertama 2024 mencapai US$ 5,6 miliar atau Rp 90,63 triliun (kurs Rp 16.185 per dolar Amerika Serikat).

Jumlah ini baru mencapai 75% dari target paruh pertama tahun ini yang ditetapkan pemerintah. “Diperkirakan saat akhir tahun ini investasinya menjadi US$ 15,7 miliar,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/7).

Sebagai informasi, target investasi migas pada semester I 2024 sebesar US$ 7,43 miliar, sedangkan untuk sepanjang tahun angkanya di US$ 17,7 miliar. 

Meski belum mencapai target, namun Dwi optimistis realisasi tahun ini akan lebih baik dibandingkan 2023. “Karena pada 2024 akan ada peningkatan 15% investasi dari realisasi 2023. Capaian ini juga lebih baik dari pada peningkatan investasi global yang berkisar 5%,” ujarnya.

Dalam paparannya SKK Migas mengatakan capaian investasi migas 2023 sebesar US$ 13,7 miliar  belum memenuhi target tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh kendala pengeboran sumur pengembangan karena safety stand-down, ketersediaan rig dan tenaga kerja serta banjir di lokasi pengeboran.

Dwi memperkirakan investasi tahun depan akan lebih baik. “Posisi 2025 di US$ 15,7 miliar, masih sejalan dengan target jangka panjang kami,” ucapnya.

Tidak hanya investasi, SKK Migas juga melaporkan kinerja lifting migas domestik pada semester I 2024 masih di bawah target. Lifting minyak bumi pada periode ini sebesar 576 ribu barel per hari (bph) atau 91% dari target yang ditetapkan dalam APBN. 

Dwi mengatakan angka yang meleset dari target itu disebabkan oleh gangguan yang terjadi di berbagai lokasi pengeboran. “Sehingga pengeboran lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan, kemudian ada beberapa keterlambatan kegiatan drilling yang mengakibatkan realisasi produksi minyak kita 576 ribu bph,” ujarnya. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024, pemerintah menetapkan target lifting minyak bumi sebanyak 635 ribu bph.

Untuk lifting gas bumi pada semester I 2024 ini mencapai 5.301 mmscfd atau 92% dari target APBN. Berbeda dengan minyak, Dwi menyebut kendala lifting gas domestik saat ini terkendala infrastruktur. Dia berharap permasalahan ini dapat terselesaikan pada akhir 2025 dengan tersambungnya pipa gas Cirebon-Semarang.

“Sehingga kelebihan gas dari Jawa Timur bisa dialihkan ke Jawa Barat. Demikian juga pumping yang di Natuna, sehingga kelebihannya dapat dialihkan dan dialirkan ke Batam,” ucapnya.

Reporter: Mela Syaharani