Anggota Komisi VII DPR Minta BBM Rendah Sulfur Tak Gantikan BBM Subsidi
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendukung rencana pemerintah untuk meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur pada Agustus 2024. Namun ia meminta agar BBM tersebut tidak menggantikan BBM subsidi.
“Langkah tersebut bagus-bagus saja selama tidak dimaksudkan sebagai pengganti BBM bersubsidi yang sekarang ada,” ujar Mulyanto di Jakarta, dikutip Rabu (24/7).
Menurut dia, BBM rendah sulfur tersebut baik bagi lingkungan hidup (eco-friendly), sehingga layak didukung sebagai upaya menurunkan angka polusi udara, terutama di perkotaan.
Meski demikian, Mulyanto berpandangan hal tersebut tidak serta-merta menjadi pengganti BBM bersubsidi seperti yang sekarang ada, baik solar maupun Pertalite. Sebab dia menilai mengganti BBM bersubsidi akan memiliki dimensi diskusi yang luas.
Hal itu karena terkait banyak hal, seperti kondisi keuangan negara, tingkat inflasi, maupun daya beli masyarakat. Ia menilai upaya Pertamina atau badan usaha lain dalam melakukan aksi korporasi dengan memproduksi dan mendistribusikan BBM jenis baru yang lebih ramah lingkungan merupakan langkah baik dan sesuai regulasi.
Masyarakat pun jadi memiliki banyak pilihan dalam penggunaan BBM ramah lingkungan. “BBM seperti itu mestinya masuk dalam kategori BBM jenis umum seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, atau Pertamina Dex. Karena BBM tersebut diperjualbelikan secara umum mengikuti mekanisme pasar,” kata dia.
Oleh karena itu, Mulyanto menunggu info detil terkait BBM rendah sulfur tersebut. Misalnya, terkait berapa kandungan sulfurnya, berapa harganya, apakah seratus persen produk domestik atau impor, berapa tingkat TKDN (tingkat komponen dalam negerinya), dan lain-lain.
“Tapi kalau BBM rendah sulfur di atas dimaksudkan untuk mengganti BBM bersubsidi, maka itu bukan lagi aksi korporasi. Karena terkait dengan banyak hal di luar kewenangan korporasi, tetapi sudah masuk ranah kebijakan pemerintah,” kata dia.
Pemerintah berencana meluncurkan BBM rendah sulfur yang memiliki spesifikasi Euro 4 yang berstandar internasional. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mengkaji wilayah mana saja yang akan menggunakan BBM baru ini.