Muhammadiyah Umumkan Sikap Soal Pengelolaan Tambang Usai Konsolidasi Nasional

ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (tengah) bersama Sekretaris Umum PP Muhamadiyah Abdul Muti (kiri) dan Ketua Bidang Hubungan dan Kerja Sama Internasional PP Muhamadiyah Syafiq A. Mughni (kanan) memberikan keterangan pers terkait perkembangan konflik Isarel-Palestina, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (11/10/2023).
Penulis: Mela Syaharani
Editor: Happy Fajrian
26/7/2024, 14.13 WIB

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengatakan keputusan resmi tentang pengelolaan tambang batu bara akan disampaikan pada akhir pekan ini usai gelaran konsolidasi nasional.

“Secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti melalui akun instagram miliknya, dikutip Jumat (26/7).

Dia menjelaskan, pengelolaan tambang ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat Pleno pada 13 Juli lalu. Pada saat rapat tersebut, ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. “Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pengurus Pusat Muhammadiyah Azrul Tanjung menyebut akan menerima peluang pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) batu bara yang ditawarkan negara melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

“Simpulan sementara Muhammadiyah sudah memberikan lampu hijau dan sudah diputuskan untuk menerima,” kata Azul saat dihubungi Katadata.co.id pada Kamis (25/7).

Azrul menyebut, sejak diterbitkannya regulasi ini Muhammadiyah memang menyambut baik niat pemerintah, namun tidak serta merta langsung menerima. Dia menyebut, Muhammadiyah melakukan kajian-kajian dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, hukum, sosial, dan lingkungan.

“Kami sudah melakukan kajian itu berkali-kali, tidak hanya internal namun juga bersama majelis terkait dan perguruan tinggi yang memiliki prodi pertambangan,” ujarnya.

Azrul menyampaikan, kajian terkait pengelolaan tambang juga dilakukan dengan para pakar di luar Muhammadiyah. Berdasarkan hasil kajian dengan berbagai pihak inilah, Muhammadiyah memberi isyarat akan menerima.

“Tapi tentu kami akan melihat dan berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Menteri investasi dan Menteri ESDM,” ucapnya.

Azrul menekankan jika nanti Muhammadiyah mengelola tambang, pihaknya tidak ingin melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan. Muhammadiyah ingin memberikan contoh kepada dunia bahwa ketika menambang harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Reporter: Mela Syaharani