Kementerian ESDM Godok Subsidi Gas Bumi untuk Konsumen Jargas
Kementerian ESDM tengah menyiapkan kebijakan subsidi untuk membuat harga gas bumi untuk konsumen jaringan gas (jargas) kota menjadi lebih murah dan terjangkau.
“Agar masyarakat penerima jaringan gas di rumah itu tidak terganggu daya belinya. Jadi kami sedang mencari opsi untuk pemerintah mensubsidi gas hulu untuk jargas,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung Ditjen Migas pada Jumat (2/8).
Arifin menyebut hal ini perlu dilakukan sebab pemerintah saat ini masih mensubsidi LPG yang sebagian besar masih mengandalkan impor. Dia mengatakan, Indonesia saat ini masih mengimpor 6 juta ton per tahun dengan kisaran harga US$ 575 per ton.
Sedangkan jika masyarakat menggunakan jargas yang dibangun pemerintah, maka pasokan yang didapatkan langsung dari sumber gas bumi domestik yang secara langsung mengurangi impor LPG. “Supaya masyarakat penerima itu bisa dapat harga terjangkau,” ujarnya.
Selain untuk memasok jargas ke masyarakat, transmisi gas hulu juga akan dimanfaatkan untuk industri. Arifin menyebut Indonesia memiliki potensi gas di wilayah kerja (WK) migas Agung I dan II yang cukup bagus.
“Anginnya cukup segar, kita berdoa saja. Karena dengan ini kedepannya bisa membuka wilayah jaringan distribusi gas,” ucapnya.
Sebelumnya pada awal tahun ini, Kementerian ESDM menyebut produksi gas dalam negeri belum mencukupi kebutuhan LPG saat ini. Indonesia hanya dapat memproduksi 1,2 juta ton LPG per tahun, sedangkan kebutuhannya mencapai 8 juta ton per tahun.
"Jadi 6,7 juta hingga 6,8 juta ton LPG masih impor. Ini besar sekali, sampai 77% dari kebutuhan," ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji di kantornya, Jakarta, Kamis (11/1). "Kami banyak gagasan untuk menekan impor LPG, tapi masih digodok."
Salah satunya, peningkatan produksi LPG dalam negeri. Langkah ini dimulai dengan mengidentifikasi sumber gas lapangan. "Kemudian akan kami bangun kilang elpiji sehingga dapat menambah produksi dalam negeri," ujarnya.
Pemerintah juga akan memanfaatkan gas pipa biasa, melalui jaringan gas (jargas). "Termasuk gas alam terkompresi (CNG)," kata Tutuka.
Untuk diketahui, pemerintah tahun ini menetapkan kuota LPG 3 kg sebanyak 8,03 juta ton. Jumlah ini mengalami kenaikan 0,03 juta ton dari kuota 2023 yang hanya mencapai 8 juta ton. Kementerian ESDM mencatat realisasi penyaluran elpiji bersubsidi itu melampaui kuota menjadi 8,07 juta ton.