Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan masih mendalami penerapan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang ditargetkan terlaksana pada 1 Oktober mendatang.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan pemerintah masih mengkaji rencana tersebut hingga siap diterapkan.
Agus enggan menjawab apakah rencana pembatasan ini tetap terlaksana pada 1 Oktober atau justru harus mundur. “Masih kami dalami, saya tidak bisa berbicara kapan waktunya,” kata Agus saat ditemui di Jakarta pada Rabu (18/9).
Selain masih mendalami, pemerintah juga masih perlu menerima banyak masukan terkait rencana ini. Dia bilang pembatasan BBM subsidi ini merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menyediakan BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.
Meskipun Agus enggan menyebut waktu penerapan, namun dia memastikan agar pengaturan BBM tepat sasaran. Secara bertahap, program BBM tepat sasaran bertujuan untuk mensubsidi masyarakat secara langsung. Bukan lagi subsidi BBM secara komoditas.
“Idealnya ke sana, nanti yang disubsidi orangnya tapi harganya sama,” katanya.
Belum Dapat Diterapkan Langsung
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, regulasi terkait pembatasan bahan bakar minyak atau BBM subsidi masih dibahas saat ini. Dia memastikan pengaturan terkait BBM subsidi belum dapat segera diterapkan.
“Saya pikir dalam satu hingga dua minggu ke depan belum ada aturan,” kata Bahlil saat ditemui di gedung DPR RI pada Kamis (12/9).
Bahlil meminta seluruh pihak untuk tidak berspekulasi terkait aturan pengaturan BBM subsidi karena regulasinya masih dalam pembahasan. Kendati demikian, dia memastikan bahwa pemerintah akan mengumumkan apa saja kriteria kendaraan yang dapat mengonsumsi BBM subsidi ini.
“Yang jelas BBM ini diberikan kepada orang yang berhak menerima subsidi dan tepat sasaran. Jangan untuk orang seperti saya dan Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang karena tidak adil. BBM ini akan kami berikan kepada saudara yang memang layak mendapatkan,” ujarnya.
Belum Ada Keputusan Final
Istana Kepresidenan juga menegaskan, belum ada keputusan final terkait rencana pengetatan seleksi konsumen penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Bio Solar. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan belum ada keputusan dari kabinet terkait pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
“Kalau itu masih dikaji. Belum ada keputusan sampai sekarang,” kata Hasan Nasbi saat ditemui di Kantor Komunikasi Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa (10/9).
Dia juga menyampaikan diskusi pengetatan penjualan BBM bersubsidi belum menjadi pembahasan khusus di internal rapat menteri Kabinet Indonesia Maju. “Sampai sekarang belum ada keputusan,” ujar Hasan Nasbi.