Menteri Bahlil Sebut Divestasi 10% Saham Freeport Berpotensi Gratis
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka kans tambahan divestasi saham 10% kepemilikan PT Freeport Indonesia (PTFI) gratis.
Divestasi saham ini akan menambah porsi kepemilikan saham Indonesia yang saat ini sebesar 51% dan akan bertambah menjadi 61%. Tambahan saham ini akan masuk porsi BUMN holding pertambangan MIND ID.
“Saya dari awal sudah bilang akan gratis. Andaikan ada biaya, itu sekecil-kecilnya,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (18/10).
Penambahan saham ini wajib dilakukan oleh PTFI agar mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang dijadwalkan berakhir pada 2041.
“Sekarang sedang dihitung untuk 10%, saat ini masih ada diskusi yang belum final,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta divestasi tambahan 10% saham PTFI dari Freeport-McMoran kepada MIND ID dikebut. Instruksi tersebut menyusul beroperasinya aktivitas produksi smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur.
Jokowi pun telah menginstruksikan Bahlil agar pemerintah dapat menguasai 61% saham Freeport melalui divestasi saham tambahan. “Ssaya minta memang secepatnya harus diselesaikan, karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia,” kata Jokowi kepada wartawan seusai memberikan sambutan peresmian aktivitas Smelter Manyar PTFI.
Jokowi mengakui proses divestasi lanjutan untuk kembali meningkatkan saham pemerintah di PTFI menjadi 61% terbilang rumit. Dia pun membandingkan proses ini dengan negosiasi sebelumnya saat Indonesia berhasil mendapatkan mayoritas saham PTFI yang membutuhkan negosiasi dengan waktu lama.
"Dulu saat pemerintah mau ngambil 51%, itu juga negosiasinya juga tidak sebulan, dua bulan, tiga bulan. Tapi tahunan, alot,” ujar Jokowi.
Pada Agustus lalu, Bahlil menyebut alasan lain yang menyebabkan perpanjangan IUPK masih berlangsung hingga saat ini adalah lambatnya Freeport memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapatkan IUPK.
Bahlil mencontohkan, salah satu proses yang lambat dilakukan Freeport adalah terkait negosiasi mereka dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang belum selesai. Merespons hal tersebut, Direktur Utama PTFI Tony Wenas menjelaskan, pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah dalam seluruh aspek.
“Jadi semuanya masih didiskusikan, nanti pada saatnya mudah-mudahan saja lebih cepat. Karena lebih cepat lebih baik,” kata Direktur Utama PTFI Tony Wenas saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (22/8).