Menteri Bahlil: Target Pemerintah Kuasai 61% Saham Freeport Rampung Awal 2025
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan divestasi tambahan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dari Freeport-McMoran. Menurut Bahlil pemerintah saat ini berupaya memproses pengalihan 10% saham tambahan kepemilikan di PTFI dengan harga murah bahkan berpotensi gratis.
Dengan upaya tersebut, pemerintah menargetkan porsi kepemilikan saham negara di Freeport menjadi 61%. "Insyaallah paling lambat awal tahun depan bisa selesai, tergantung dari komunikasi Freeport dengan pemerintah," kata Bahlil di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (31/10).
Meski begitu, Bahlil enggan memberikan kepastian soal termin divestasi saham tambahan tersebut. Dia juga menolak untuk menjelaskan hitung-hitungan terkait langkah yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan saham tambahan dari Freeport McMoran secara gratis
"Nanti lah, ada bagian yang bisa saya sampaikan ke media, ada juga yang harus tidak boleh terbuka banyak. Yang penting kan tahu gol-nya," ujar Bahlil.
Pada kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan negosiasi penambahan saham pemerintah ke PTFI masih menunggu perbaikan fasilitas akibat dampak kebakaran di pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga milik PTFI di Gresik, Jawa Timur pada 14 Oktober lalu. Kebakaran itu terjadi pada fasilitas pemisahan gas bersih atau gas cleaning plant.
"Begitu selesai, kami baru mulai bicara lagi soal tindaklanjutnya," kata Bahlil.
Kompensasi Perpanjangan Kontrak
Ketua Umum Partai Golkar itu menyebutkan upaya penambahan saham 10% saham PTFI kepada pemerintah merupakan bagian dari mekanisme perpanjangan kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Freeport. Adapun IUPK Operasi Produksi Freeport akan berakhir pada 2041.
Dengan skenario terbaru, pemerintah menargetkan porsi sahamnya di PT Freeport Indonesia menjadi 61% lewat mekanisme perpanjangan kontrak IUPK Operasi Produksi Freeport hingga 2061. Bahlil yakin perpanjangan waktu kontrak ini akan memberi keuntungan untuk Indonesia. .
Di sisi lain, Freeport McMoran (FCX) mengumumkan bahwa perpanjangan IUPK PTFI masih dalam proses penyiapan pengajuan. Perpanjangan IUPK ini dilakukan untuk masa operasi perusahaan dengan kontrak yang berakhir pada 2041.
Jika pemerintah mengabulkan perpanjangan operasi produksi tersebut, PTFI berhak menambang sisa potensi sumber daya mineral yang terkandung di tambang Grasberg, Papua, hingga 2061. Selain itu, kepastian perpanjangan kontrak menjadi penting bagi PTFI lantaran rencana investasi pada tambang bawah tanah yang belum tergarap, yakni Kucing Liar yang merupakan bagian dari kawasan Grasberg.
Tambang Kucing Liar diperkirakan menyimpan deposit tembaga mencapai 6 miliar pound dan emas sekitar 6 juta ounce. Masa produksi Kucing Liar diproyeksikan sampai 2053, dengan asumsi penggarapan mulai 2024.
Saat ini, saham PTFI yang dikuasai oleh Pemerintah Indonesia sebesar 51,2%. Kepemilikan saham pemerintah terdiri atas 26,24% saham milik Holding BUMN pertambangan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID, dan 25% dimiliki PT Indonesia Papua Metal dan Mineral.
Penambahan divestasi 10% saham PTFI ke pemerintah bertujuan untuk untuk menambah pendapatan negara dalam jangka panjang dari pemanfaatan sisa potensi sumber daya mineral yang terkandung di tambang Grasberg, Papua.