PLN Membidik Pendanaan dari Lembaga Pembangunan dan Filantropi
PT PLN (Persero) berusaha mengamankan pendanaan dari lembaga pembangunan, swasta, dan filantropi untuk memacu proyek kelistrikan berkelanjutan.
Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly mengatakan, PLN memiliki serangkaian proyek besar di bidang pembangkit, transmisi, distribusi, smart grid, dan lain-lain. Biaya seluruh proyek ini diperkirakan mencapai lebih dari USD100 miliar dalam kurun waktu 10 tahun.
PLN sedang memetakan pendanaan dari lembaga bilateral seperti Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Asian Development Bank (ADB), dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).
“Terima kasih [untuk dukungan] dari skema Just Energy Transition Partnership dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Selain dari lembaga Barat, ada juga potensi dari lembaga non-Barat dari Tiongkok, Jepang, dan Korea,“ tutur Sinthya.
Pernyataan tersebut ia kemukakan di dalam sesi bertajuk Financing the Transition: Affirming Global Commitment for Indonesia's Energy yang menjadi bagian dari perhelatan COP29 di Baku, Azerbaijan (13/11).
Sinthya mengungkapkan, potensi ini baru mencakupi sekitar 40 persen kebutuhan pendanaan 10 tahun. Oleh karena itu, PLN memaksimalkan pendanaan dari swasta, baik melalui skema Electronic Power Conditioner maupun kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Sementara itu, untuk pendanaan filantropi, PLN menjalin kerja sama dengan lembaga seperti Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP).
Direktur Global ESG Sovereign Solutions, Citi, Jorge Ordonez menjelaskan bahwa tahap persiapan proyek merupakan tahap berisiko tinggi. Dana dari bank pembangunan dan filantropi dapat mengurangi risiko investasi tersebut.
“Bank pembangunan dapat [memanfaatkan kesempatan] untuk memacu agenda reformasi mereka, tapi lembaga filantropi bisa turut berbagi risiko,“ katanya.
Jorge mengimbuhkan, secara umum negara berkembang memiliki peringkat kredit B atau lebih rendah sehingga tak banyak modal swasta yang mengalir mendanai transisi energi di negara-negara tersebut.
Isu tersebut, yakni terkait mobilisasi modal swasta, menjadi salah satu bagian dari platform pendanaan iklim New Collective Quantified Goal on Climate Finance yang dibahas di COP29.
Sinthya mengatakan, PLN akan memastikan rangkaian proyek yang memenuhi persyaratan bank, disertai alokasi risiko yang tepat serta perencanaan yang matang. Perseroan juga menentukan apa yang akan ditawarkan kepada seluruh pemberi pinjaman, baik melalui hibah, pinjaman, maupun modal swasta.
“PLN tidak hanya terbuka untuk pendanaan, melainkan juga pada hibah dan peningkatan kapasitas agar manfaat transisi energi tidak hanya terasa bagi Indonesia tetap juga dunia,” ucap Sinthya.
COP adalah konferensi tahunan PBB di bidang iklim yang dihadiri oleh semua negara anggota konvensi. Tahun ini COP telah memasuki masa penyelenggaraan ke-29 yang berlokasi di Baku, Azerbaijan. Berlangsung selama 11-22 November 2024, COP kali ini berfokus pada pembiayaan iklim untuk mengurangi emisi global.