Bahlil Dorong Pembangunan Kilang dan Penyimpanan BBM untuk Ketahanan Energi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu upaya yang tengah didorong adalah pembangunan fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) dan kilang minyak di dalam negeri.

"Dalam hilirisasi, salah satu proyek yang akan kami dorong dan laporkan kepada Pak Presiden adalah penyimpanan BBM dan kilang minyak (refinery)," ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta, Rabu (26/2).

Menurutnya, kapasitas penyimpanan BBM di Indonesia saat ini hanya mencukupi untuk 21 hari. Pemerintah berencana meningkatkan kapasitas tersebut menjadi 30 hari guna menjamin ketersediaan energi nasional. Selain itu, usulan pembangunan kilang minyak juga didorong oleh tingginya angka impor minyak mentah Indonesia.

"Jika proyek ini terwujud, Indonesia akan memiliki cadangan BBM yang lebih memadai dan minyak yang diolah sendiri secara domestik, tanpa ketergantungan impor. Ini membutuhkan investasi besar," kata Bahlil.

Proyek Danantara dan Investasi Strategis

Sejalan dengan upaya ini, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang akan mengelola investasi strategis untuk berbagai sektor, termasuk energi.

"Gelombang pertama investasi senilai US$ 20 miliar atau setara Rp 325 triliun akan digelontorkan untuk sekitar 20 proyek strategis," kata Prabowo dalam pernyataannya, Senin (24/2).

Proyek strategis ini mencakup hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan.

"Inilah sektor yang akan menentukan masa depan kita, ketahanan kita, dan kemandirian bangsa kita," ujarnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa pembentukan Danantara Indonesia menandai era baru bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, BUMN tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai aset nasional yang bertanggung jawab dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"BUMN harus beroperasi dengan standar tinggi, tata kelola terbaik, inovasi, transparansi, serta disiplin dalam mengelola aset secara bertanggung jawab," ujarnya.