Pemerintah Bidik Jepang Jadi Mitra Strategis untuk Pasar Produk Hidrogen Hijau

Pemerintah Indonesia menargetkan Jepang sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekosistem hidrogen hijau, khususnya sebagai calon pasar penyerap (offtaker) di masa depan. Jepang dinilai sebagai negara yang paling agresif di Asia Timur dalam mendorong pemanfaatan hidrogen dan amonia hijau untuk transisi energi.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan kolaborasi Indonesia–Jepang menjadi fondasi penting untuk membangun rantai nilai hidrogen nasional, mulai dari produksi hingga pasar. 

“Di Asia Timur, yang paling menggaungkan pembukaan bisnis hidrogen adalah Jepang dan Korea. Jepang salah satu yang paling agresif untuk mendapatkan sumber hidrogen dari negara lain,” kata Eniya, di Jakarta Selatan, Selasa (3/2). 

Selama ini, Jepang telah banyak menerima transaksi gas dari Indonesia sehingga ke depannya infrastruktur pengiriman itu bisa dimanfaatkan untuk mengirim hidrogen yang bebas karbon. 

Menurutnya, Jepang berpotensi menjadi offtaker terbesar untuk hidrogen dan amonia hijau Indonesia. Namun saat ini kerja sama masih difokuskan pada pembangunan ekosistem dan kesiapan produksi di dalam negeri.

“Kita belum sampai tahap nota G2G (government to government). Sekarang fokusnya membangun ekosistem dulu, bagaimana kita bisa memproduksi sendiri dari energi terbarukan, bukan mengimpor bahan baku dari luar,” kata dia.

Eniya mengatakan pemerintah telah memiliki Peta Jalan Hidrogen Nasional sebagai dasar pengembangan ekosistem hidrogen hijau. Namun, implementasinya masih memerlukan dukungan regulasi yang lebih kuat, mulai dari peraturan menteri hingga peraturan pemerintah.

Hidrogen Bakal Masuk dalam Skema Program De-dieselisasi

Saat ini Kementerian ESDM tengah memfinalisasi Keputusan Menteri (Kepmen) terkait harga sistem hibrida, termasuk kombinasi panel surya, baterai, dan hidrogen untuk kelistrikan. Skema itu akan menjadi fondasi program de-dieselisasi, khususnya untuk pembangkit berkapasitas di bawah 10 megawatt (MW).

“Jika hidrogen dikembangkan di daerah terpencil untuk menggantikan diesel, maka listriknya bisa dijual ke PLN sepanjang harganya lebih rendah dari harga diesel setempat. Ini peluang besar agar industri bisa bergerak lebih cepat,” kata Eniya.

Untuk kapasitas di atas 10 MW, pemerintah juga mempertimbangkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 guna memberi ruang lebih luas bagi proyek energi bersih berbasis hidrogen dan amonia.

Di sisi lain, Indonesia juga melihat peluang pasar ekspor, terutama ke Jepang dan Korea yang agresif mencari sumber hidrogen hijau. Kolaborasi Indonesia–Jepang diharapkan dapat melahirkan proyek konkret, melampaui tahap studi dan pilot project.

“Banyak proyek sudah masuk pipeline, seperti di Sumba, Aceh, dan Gresik. Tantangannya tinggal kepastian regulasi dan harga agar bisa financial close,” katanya.

Pemerintah menargetkan peralihan insentif dari energi fosil menuju energi terbarukan, serupa dengan dukungan besar yang diberikan pada kendaraan listrik. Hidrogen dan amonia diproyeksikan menjadi industri baru yang memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mendukung target penurunan emisi.

“Kita punya sejarah panjang di hidrogen dan potensi sumber daya yang besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan sinergi B2B dan G2G agar ekosistem ini benar-benar terbangun,” kata Eniya.