Filipina Terapkan WFH untuk Hemat BBM saat Krisis Minyak, Bagaimana dengan RI?

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan keputusan penerapan sistem kerja empat hari dalam seminggu untuk perkantoran yang berlaku mulai hari ini (9/3). Keputusan ini diambil di tengah tren kenaikan harga minyak dunia yang terimbas perang Iran-AS di Timur Tengah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang mengkaji terkait apa saja langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

“Apa yang dilakukan negara lain itu kan tergantung kondisi masing-masing negara. Kami juga akan melihat seberapa penting dan langkah apa yang harus dilakukan,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Senin (9/3).

Dia menyebut efisiensi merupakan tindakan penyelamatan terhadap keuangan negara, termasuk di dalamnya optimalisasi seluruh energi yang dipunya. Indonesia juga melakukan efisiensi melalui percepatan kewajiban (mandatory) pencampuran BBM dengan biodiesel (B50) dan etanol (E20).

Menurutnya keputusan pencampuran BBM dengan bahan energi bersih bisa menjadikan harga lebih murah.

“Jadi ada beberapa langkah yang akan kami lakukan, sudah barang tentu dengan kondisi yang ada pemerintah berpikir untuk mencari alternatif untuk menjaga pasokan energi nasional,” ujarnya.

Kebijakan Filipina

Presiden Marcos menyebut penerapan sementara 4 hari kerja ini tidak berlaku bagi sektor penyedia layanan darurat atau esensial seperti polisi, pemadam kebakaran, dan kantor yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Selain itu, saya memerintahkan semua lembaga pemerintah untuk menghemat dan mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar sebesar 10-20%,” kata Marcos dikutip dari Inquirer, Senin (9/3).

Pengaturan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 114 juga sejalan dengan Surat Edaran Komisi Layanan Sipil (Filipina) Nomor 6 (s. 2022), yang telah diubah dengan Surat Edaran Komisi Layanan Sipil Nomor 1 (s. 2025). Pengaturan ini akan tetap berlaku sampai dicabut atau dibatalkan lebih awal oleh Presiden.

“Semua lembaga diperintahkan untuk menyusun pedoman internal untuk memastikan pemantauan dan dokumentasi yang tepat, termasuk verifikasi kehadiran, standar kinerja, dan mekanisme pemantauan, sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan ketentuan CSC yang berlaku,” bunyi surat edaran tersebut.

Pemerintah juga sementara melarang perjalanan dan kegiatan pemerintah yang tidak perlu, seperti rapat yang dapat dilakukan di dalam kantor.

Dia juga sedang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keamanan warga Filipina yang terdampak perang Timur Tengah.