Bahlil: Uji Coba B50 Segera Rampung, Implementasi Mulai Juli 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalian menyebut proses uji coba implementasi B-50 hampir selesai. Pemerintah bakal resmi menerapkan kebijakan ini secara penuh pada 1 Juli 2026.

“Sudah diuji pakai di beberapa peralatan seperti kapal, kereta api, truk, dan alat berat. Prosesnya masih berlangsung tapi akan segera final (selesai), sampai dengan hari ini (berjalan) cukup baik,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Senin (6/4).

Biodiesel adalah bahan bakar alternatif terbuat dari minyak nabati atau hewani yang dapat digunakan untuk menggantikan solar pada mesin diesel. Indonesia saat ini telah menerapkan campuran biodiesel 40% atau B-40.  

Bahlil mengatakan, implementasi B-50 penting karena  digunakan sebagai opsi energi alternatif. “Bayangkan kalau kita tidak melakukan diversifikasi (sumber energi), kita mau berharap pada siapa (saat kondisi seperti ini),” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, rencana penerapan B-50 berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil  hingga 4 juta kilo liter per tahun. 

“Tentu dalam enam bulan ada penghematan subsidi dari biodiesel yang diperkirakan mencapa Rp 48 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Seoul Korea Selatan yang dipantau secara daring, Selasa (31/3). 

Airlangga menjelaskan, PT Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Indonesia telah memulai penerapan biodiesel sejak 2016 melalui penerapan B-10 dan bertambah secara bertahap hingga saat ini sudah B-40 pada 2025.

Potensi Pangkas Ekspor 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai implementasi program biodiesel B-50 berpotensi mengurangi ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, bahan baku sawit mencukupi untuk menjalankan program B50. Namun konsekuensinya, menurut dia, volume ekspor CPO akan berkurang.

Menurut Eddy, produksi CPO Indonesia saat ini masih cenderung stagnan sehingga peningkatan konsumsi domestik akan berdampak langsung terhadap ekspor. 

“Kalau akan dinaikkan menjadi B-50 yang paling memungkinkan ekspor yang dikurangi. Agar semuanya berjalan baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri, sebaiknya produksi dinaikkan terlebih dahulu,” ujar Eddy kepada Katadata.co.id, Selasa (31/3). 

Ia memperkirakan implementasi B-50 dapat mengurangi ekspor CPO sekitar 3 juta ton per tahun apabila produksi tidak meningkat. 

Melansir laman resmi GAPKI, produksi CPO di Indonesia dalam lima tahun terakhir tercatat relatif stagnan, yakni berada pada kisaran 48 juta ton hingga 51 juta ton per tahun. Di sisi lain, konsumsi CPO dalam negeri terus meningkat, terutama sejak diberlakukan mandatori biodiesel.