UEA Tinggalkan OPEC, RI Harapkan Stabilitas dan Keamanan Suplai Energi Global

Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu berharap keluarnya Uni Emirat Arab (UEA) dari Organisasi Negara-negara Eksportir Minyak Mentah (OPEC) dapat mendukung stabilitas pasar dan keamanan pasokan energi global.

Juru Bicara Kemenlu Yvonne Mewengkang mengatakan, keluarnya UEA dari OPEC merupakan bagian dari dinamika tata kelola energi global. Karena itu, pemerintah akan terus mencermati perkembangan situasi tersebut secara menyeluruh.

"Pemerintah Indonesia akan mencermati implikasi keluarnya UEA dari OPEC pada perekonomian dan ketahanan energi nasional," kata Yvonne, di kantornya, Kamis (30/4).

Berdasarkan laporan Bloomberg, UEA akan resmi keluar dari OPEC, pada  Jumat (1/5). UEA merupakan produsen minyak terbesar ketiga di OPEC atau berkontribusi sekitar 12% dari total produksi organisasi tersebut.

OPEC mendata total produksi minyak mentah pada tahun lalu mencapai 3,12 juta barel per hari atau naik 6,84% secara tahunan. Per Februari 2026, Bloomberg menyebutkan UAE memproduksi 3,6 juta barel minyak mentah per hari.

Perusahaan negara milik UAE yang memproduksi minyak mentah, Adnoc, telah mengatur kapasitas produksi UAE menjadi 4,85 juta barel per hari belum lama ini. Dengan demikian, kapasitas produksi Sparta Dunia Arab tahun ini dapat naik lebih dari 50% dibandingkan realisasi tahun lalu.

Yvonne mengatakan keluarnya UEA dari keanggotaan OPEC tidak mempengaruhi hubungan bilateral di semua sektor dengan Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Yvonne setelah diplomat Uni Eropa mendorong negara-negara ASEAN mencari pasokan minyak mentah selain dari Rusia.

Berdasarkan laporan Oil Price, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Kaja Kallas, mensinyalir uang hasil penjualan minyak mentah Rusia digunakan untuk perang di Ukraina. Kallas menyayangkan krisis energi global yang dipicu perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel justru menguntungkan Rusia.

Beberapa negara anggota ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, mengalami kesulitan mendapatkan pasokan minyak mentah akibat perang Iran. Selat Hormuz yang menjadi aliran utama minyak mentah dari negara-negara di Kawasan Teluk masih diblokade oleh Iran dan militer AS.

"Jika perdamaian tercapai, kami tidak akan memiliki masalah ini. Karena itu, kami mendorong negara-negara ASEAN melakukan diversifikasi sumber minyak mentah, bukan dari Rusia," kata Kallas.

Indonesia Amankan Komitmen Pasokan Minyak Mentah Rusia

Pemerintah mengklaim Indonesia telah mengamankan komitmen impor minyak mentah dari Rusia dengan volume mencapai 150 juta barel. Kesepakatan impor itu didapatkan saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin di Moskow, pada 13 April lalu.

Skema impor ini dilakukan bertahap, bukan sekaligus. Pasalnya, pelaksanaannya memerlukan kapasitas penyimpanan dalam negeri yang besar.

Impor dari Rusia nanti tak hanya diserap Pertamina, namun juga diperuntukkan bagi industri, bahan baku petrokimia, dan kegiatan pertambangan. Impor itu dipatok mengikuti harga pasar.

Juru Bicara II Kemenlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan, prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan keamanan energi bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah bekerja sama dengan berbagai mitra untuk memastikan ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik yang sangat dinamis.

"Kami bekerja sama dengan berbagai mitra untuk ketahanan energi nasional, termasuk Amerika Serikat dan Rusia. Intinya, kami mau memenuhi kebutuhan energi untuk kepentingan nasional," kata Nabyl.