Kementerian ESDM Ungkap Dua Kriteria Wilayah Penerima Program Kompor Listrik

Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan dua kriteria utama wilayah yang menjadi sasaran program kompor listrik pada 2027. Program ini masuk dalam usulan anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp 815 miliar untuk tahun depan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah akan memprioritaskan daerah yang memiliki pasokan listrik stabil dan wilayah yang mengalami surplus pasokan listrik.

Meski demikian, Eniya menegaskan bahwa penentuan wilayah penerima masih dalam tahap pembahasan bersama PT PLN (Persero). “Namun yang paling stabil memang di Pulau Jawa dari sisi grid atau interkoneksi listrik,” kata Eniya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (15/6).

Selain Pulau Jawa, kawasan lain yang memiliki kondisi surplus pasokan listrik antara lain Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo).

Menurut Eniya, pemerintah juga masih mematangkan desain program kompor listrik tersebut. Meskipun pagu indikatif anggarannya telah disiapkan, pembahasan lebih lanjut masih akan dilakukan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sembari mengkaji skema konversi kompor listrik.

“Kami masih berhitung. Memang sudah ada pagu indikatifnya, tetapi kami baru akan berdiskusi dengan Bappenas dan secara paralel mengkaji konversi kompor listrik,” ujarnya.

Eniya menjelaskan program kompor listrik dirancang untuk mengurangi penggunaan liquified petroleum gas (LPG) di dalam negeri, terutama di tengah tren peningkatan impor LPG.

Program serupa sebenarnya pernah dicanangkan pemerintah beberapa tahun lalu, namun tidak berlanjut. Berbeda dengan sebelumnya yang masuk dalam program sektor ketenagalistrikan, kali ini kompor listrik ditempatkan dalam lingkup EBTKE karena dinilai sebagai bagian dari upaya efisiensi energi.

“Kompor listrik adalah sistem efisiensi energi, sehingga masuk cakupan konservasi. Kompor ini mensubstitusi dan mengubahnya menjadi hal yang efisien,” kata Eniya.

Hingga kini, pemerintah belum mengungkap jumlah kompor listrik yang akan dibagikan kepada masyarakat. Menurut Eniya, jumlah unit yang akan disalurkan masih bergantung pada besaran anggaran yang disetujui, mekanisme pengadaan, model program, serta wilayah sasaran.

Masuk Program Strategis Ketahanan Energi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran Rp 815,56 miliar untuk program kompor listrik pada 2027. Program ini masuk dalam kategori program strategis infrastruktur yang ditujukan untuk mendukung ketahanan energi nasional.

“Kompor listrik untuk mengurangi kebutuhan LPG, kami mencari cara untuk meningkatkan bauran energi,” kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6).

Usai rapat, Bahlil menjelaskan bahwa selain mendukung peningkatan bauran energi, program kompor listrik juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor.

Menurut dia, sekitar 80% kebutuhan LPG nasional saat ini masih dipenuhi melalui impor. Kondisi ini menyebabkan devisa negara yang keluar untuk impor LPG mencapai sekitar Rp 130 triliun per tahun. Di sisi lain, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp 80 triliun setiap tahun untuk subsidi LPG.

“Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, ini akan menjadi masalah. Maka salah satu alternatifnya adalah kami dorong program kompor listrik,” ujarnya.

Menyasar Rumah Tangga Berdaya Rendah

Bahlil mengatakan pemerintah telah mulai mengkaji beberapa model kompor listrik yang sesuai digunakan oleh rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 VA.

Pendekatan ini dipilih agar masyarakat di wilayah kecamatan maupun desa dapat menggunakan kompor listrik tanpa harus meningkatkan kapasitas listrik rumah tangga mereka secara signifikan.

Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan jumlah kompor listrik yang akan disediakan melalui anggaran Rp 815 miliar itu. “Masih menunggu pembahasan anggaran dengan DPR. Mungkin nanti Agustus baru bisa keluar jumlah unitnya,” kata Bahlil.