Airlangga Sebut Ketergantungan Impor Minyak dari Timur Tengah Tinggal 20%

Pemerintah menilai Indonesia kini lebih siap menghadapi potensi krisis energi yang disebabkan gejolak geopolitik global, termasuk konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor minyak dari satu kawasan tertentu dengan diversifikasi ke berbagai negara lain.

Airlangga mengatakan ketergantungan impor minyak Indonesia dari kawasan Timur Tengah saat ini hanya sekitar 20%. Pemerintah telah menyiapkan berbagai alternatif sumber pasokan dari negara lain untuk mengantisipasi gangguan pasokan energi global.

Menurutnya pemerintah telah belajar dari pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 dan berbagai konflik geopolitik agar tidak bergantung pada satu negara atau satu sumber pasokan tertentu. Saat ini pemerintah memiliki alternatif pasokan minyak dari berbagai negara lain, termasuk sejumlah negara di kawasan Afrika.

Meski demikian, Airlangga menilai dinamika geopolitik global yang masih bergulir ini terus menjadi perhatian berbagai negara karena berpotensi memengaruhi harga energi, rantai pasok global, hingga arus investasi. 

Di sisi lain, Pemerintah menilai berbagai perkembangan tersebut juga membuka peluang bagi terciptanya stabilitas ekonomi global apabila penyelesaian perdamaian dapat segera terwujud.

“Perdamaian selalu membuat hasil positif terhadap global outlook, terhadap perekonomian global. Dan yang kedua, perdamaian juga akan memperbaiki supply chain. Jadi, dua hal itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia,” kata Airlangga, dalam keterangannya, Rabu (24/6).

Ketidakpastian global akibat konflik geopolitik menyebabkan pasar menjadi semakin sulit diprediksi, hal ini mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi dan menjaga likuiditas. 

Menurutnya, kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan yang aman dan menarik bagi investasi global. Pertumbuhan ekonomi ASEAN yang masih berada di atas 4% serta stabilitas kawasan yang didukung negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan investor. 

Di tengah ketidakpastian global, Airlangga menyebut berbagai kawasan ekonomi khusus di Indonesia menunjukkan kinerja positif dengan tingkat keterisian yang tinggi dan serta mendorong rencana ekspansi di sejumlah lokasi sebagai bagian dari pengaturan ulang rantai pasok global.

Koordinasi Fiskal Moneter untuk Jaga Rupiah

Di sisi lain, pemerintah juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Airlangga menyatakan langkah Bank Indonesia (BI) menjaga daya tarik instrumen rupiah diharapkan dapat mengurangi tekanan arus modal keluar (capital outflow), yang selanjutnya perlu didukung dengan masuknya investasi-investasi berkualitas.

“Kerja sama antara fiskal moneter ini sudah sangat baik. Kami juga secara temporer bertemu. Kami memonitor dana pihak ketiga yang di perbankan, kemudian penyaluran kredit, dan likuiditas di market ini sangat diperlukan,” kata dia. 

Selain menjaga stabilitas domestik, pemerintah tengah memperluas akses pasar dan investasi melalui kerja sama ekonomi internasional. 

Salah satunya melalui proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang disebut menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. 

OECD merupakan kelompok ekonomi yang mencakup 38 negara dengan nilai pasar sekitar US$ 64 triliun. Airlangga mengatakan, keanggotaan OECD diharapkan dapat memperkuat kualitas regulasi nasional, meningkatkan kepercayaan investor, sekaligus memperluas akses Indonesia ke pasar global yang lebih besar.

Di sisi lain, Airlangga menyatakan pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II 2026. Paket ini terdiri atas stimulus transportasi dan pariwisata sebesar Rp 2,04 triliun, program magang dan vokasi sebesar Rp 6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp 18,04 triliun.

“Ekonomi Indonesia dasarnya solid dan usahanya kuat. Makanya kita akan terus dorong agar selain resilience, nanti bisa memakmurkan masyarakatnya,” kata Airlangga.