Pertamina Tak Lagi Bebas Impor BBM, Pengadaan Dialihkan ke BLU Lemigas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan PT Pertamina tidak lagi punya kewenangan luas untuk melakukan impor bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah (crude oil), dan liquefied petroleum gas (LPG) secara langsung.

Peran mengenai pengadaan komoditas energi tersebut bakal diambil alih oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas yang ditugaskan untuk menjalankan mekanisme pembelian antarpemerintah dan antarbadan usaha.

Bahlil menjelaskan skema tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026. Melalui aturan ini, pemerintah mengubah mekanisme pengadaan dari skema business-to-business (B2B) yang dilakukan Pertamina menjadi skema government-to-government (G2G) dan government-to-business (G2B).

Pemerintah melalui Lemigas mengambil alih peran dalam menjalin kesepakatan pengadaan dengan negara-negara pemasok. Selanjutnya, BLU akan menjalankan pengadaan dan melakukan transaksi bisnis dengan Pertamina sebagai pihak yang membutuhkan komoditas energi tersebut.

“Dalam Perpres 107 yang melakukan pengadaan adalah BLU. Setelah itu, BLU akan melakukan G2G, G2B dengan Pertamina. Jadi Pertamina akan membeli dari BLU,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM pada Senin (26/10).

Menurut Bahlil, perubahan mekanisme ini bertujuan mengatasi kendala dalam proses tender impor yang selama ini dilakukan Pertamina. Proses tender membutuhkan waktu relatif lama dan tidak selalu menjamin perusahaan memeroleh pasokan energi meskipun telah memenangkan tender dengan harga yang kompetitif.

Dalam mekanisme sebelumnya, pemasok dapat membatalkan kesepakatan dengan Pertamina ketika memperoleh tawaran harga yang lebih tinggi dari pembeli lain. Kondisi tersebut membuat Pertamina berisiko kehilangan pasokan meskipun telah menyelesaikan proses tender dan menyepakati harga pembelian.

“Selama ini Pertamina melakukan tender lama sekali, bahkan sudah menang, sudah deal, ada negara lain yang membelinya lebih mahal, dikasih ke yang lebih mahal. Nah ini pemerintah belajar,” ujar Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan Perpres 107/2026 juga memberi jalan bagi pemerintah untuk menentukan negara asal impor sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar energi global.

Ketergantungan Impor Minyak Mentah dan LPG

Dari sisi pasokan, Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan LPG untuk memenuhi kebutuhan domestik. Bahlil menyebut pemerintah tidak lagi melakukan impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah, sedangkan sekitar 85% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor, terutama dari Amerika Serikat (AS).

Adapun kebutuhan BBM jenis bensin termasuk Pertalite dan kebutuhan bensin RON 92, RON 95, dan RON 98 masih dipenuhi lewat impor. “LPG 85% tetap impor dari Amerika, namun untuk Solar kita sudah tidak impor,” kata Bahlil.

Kendati tidak lagi leluasa menjalankan impor energi, Pertamina masih dapat melakukan komunikasi untuk mengimpor komoditas energi secara langsung dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut berlaku ketika cadangan energi nasional berada pada tingkat yang sangat rendah atau ketika terjadi gangguan geopolitik di negara sumber minyak.

Namun, Pertamina tetap harus berkoordinasi dengan BLU sebelum melakukan impor langsung. Bahlil juga menyebut bahwa mekanisme pengadaan melalui BLU tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) nantinya.

“Pasal 4B dimungkinkan Pertamina bisa melakukan komunikasi untuk impor langsung apabila cadangan kita sudah sangat kecil, tipis. Kemudian ada kejadian geopolitik di sumber minyaknya. Tapi itu pun harus melakukan koordinasi dengan BLU,” kata Bahlil.

BLU Lemigas sebelumnya juga telah mengurus proses impor minyak mentah dari Rusia pada Juni lalu. Kesepakatan impor minyak mentah ini merupakan bagian dari kerja sama antarpemerintah (G2G) yang telah disepakati Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Kita kan sudah deal secara pemerintah ke pemerintah (G2G) antara Presiden Putin dan Presiden Prabowo. Kontrak sudah ditandatangani, impor akan dilakukan oleh BLU Kementerian ESDM, Lemigas,” kata Bahlil saat ditemui dalam acara Energy Forum, Kamis (25/6).