Harita Nickel Kawal Hilirisasi Nikel Bertanggung Jawab di Pulau Obi

Di tengah berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026, perhatian dunia kembali tertuju pada upaya mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Salah satu aspek yang turut menjadi perhatian adalah bagaimana mineral strategis, termasuk nikel, diproduksi secara bertanggung jawab untuk mendukung kebutuhan industri global.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di industri pertambangan dan pengolahan nikel terintegrasi, Harita Nickel turut berpartisipasi dalam momentum COP31 dengan membawa perspektif mengenai perjalanan hilirisasi nikel di Indonesia, khususnya melalui kegiatan operasionalnya di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Perjalanan tersebut mencakup berbagai upaya pengelolaan lingkungan, pengurangan emisi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Perhatian terhadap nikel tidak terlepas dari perannya dalam kehidupan sehari-hari. Sendok, panci, instrumen medis, hingga rangka gedung umumnya menggunakan baja tahan karat, logam paduan yang mengandung nikel. Menurut Nickel Institute, industri baja tahan karat menyerap sekitar 65 persen penggunaan nikel dunia, jauh di atas industri baterai kendaraan listrik.

Pasokan nikel dunia kini paling banyak berasal dari Indonesia. Menurut Mineral Commodity Summaries 2026 terbitan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), produksi nikel Indonesia mencapai 2,31 juta ton pada 2024, atau sekitar 62 persen dari produksi dunia sebesar 3,71 juta ton.

Besarnya kontribusi tersebut membuat praktik penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia turut menentukan jejak lingkungan produk berbahan nikel di berbagai negara.

Terlebih, COP31 yang dijuluki sebagai “COP implementasi” menitikberatkan pembahasan pada penerjemahan komitmen iklim menjadi aksi nyata, termasuk pendanaan iklim, transisi energi, dan transisi yang adil. Indonesia sendiri membawa narasi “Mewujudkan Solusi Iklim Skala Besar” dalam konferensi tersebut.

Salah satu gambaran perjalanan hilirisasi nikel Indonesia dapat dilihat di Pulau Obi. Di kawasan ini, Harita Nickel, nama dagang PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), menjalankan kegiatan pertambangan dan pengolahan nikel terintegrasi sejak 2010.

Bijih nikel dari Obi diolah langsung di pulau itu, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang melarang ekspor bijih nikel sejak 2020. Bijih saprolit dilebur menjadi feronikel dengan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF), sedangkan bijih limonit diproses dengan high pressure acid leach (HPAL) menjadi bahan baku baterai.

Memulihkan Lahan dan Menekan Emisi

Bagi industri pengolahan nikel, komitmen terhadap lingkungan tidak hanya berkaitan dengan produk akhir, tetapi juga bagaimana dampak kegiatan operasional dikelola. Mulai dari pemulihan lahan pascatambang, pengelolaan residu, hingga pemenuhan kebutuhan energi menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi.

Harita menyatakan telah merehabilitasi sekitar 2.889 hektare lahan, yang mencakup 272 hektare lahan pascatambang, 2.592 hektare daerah aliran sungai, serta 25 hektare kawasan mangrove.

Sebagian bibit untuk rehabilitasi berasal dari persemaian perusahaan yang mampu menghasilkan lebih dari 300.000 bibit per tahun. Di kawasan pesisir, Harita juga telah menanam 72.031 bibit mangrove sejak 2022 dan memasang sekitar 2.185 unit terumbu karang buatan.

Untuk memantau keanekaragaman hayati, perusahaan bekerja sama dengan konsultan lingkungan Environmental Resources Management (ERM). Studi tersebut mengacu pada Standar Kinerja 6 International Finance Corporation (IFC), lembaga di bawah Grup Bank Dunia yang mengatur konservasi keanekaragaman hayati.

Selain pemulihan lahan, pengelolaan residu hasil pengolahan juga menjadi perhatian. Operasi nikel menghasilkan slag dari tungku RKEF dan tailing dari proses HPAL yang memerlukan penanganan sesuai karakteristik masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, slag nikel tergolong limbah nonB3. Harita memanfaatkannya sebagai bahan baku batu bata, material jalan dan drainase, kubus terumbu karang, serta media tanam untuk reklamasi.

Jumlah slag yang dimanfaatkan perusahaan telah melampaui 958.000 ton, meningkat dari 644.234 ton pada akhir 2023. Pemanfaatan slag sebagai pembenah tanah juga telah diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 9420:2025.

Sementara itu, tailing dinetralkan, disaring, dan dipadatkan sebelum ditempatkan di fasilitas penyimpanan kering (dry stack) pada bekas area tambang. Air rembesannya diuji dan diolah sebelum dialirkan. Metode ini dinilai berisiko lebih rendah, meski curah hujan tinggi di Obi menuntut pemantauan jangka panjang terhadap kestabilan tumpukan dan air tanah.

Tantangan lainnya adalah kebutuhan energi. Sebagian besar pasokan listrik untuk operasi Harita di Obi, termasuk tungku peleburan, masih berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Untuk menekan emisi, perusahaan memanfaatkan panas buangan (waste heat recovery), gasifikasi batu bara, dan biodiesel B40. Berdasarkan laporan perusahaan, berbagai upaya tersebut menghasilkan penghindaran emisi sebesar 977.278 ton CO2e pada kuartal I-2026, meningkat 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perusahaan juga membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berkapasitas 38 megawatt peak (MWp), lebih rendah dari rencana awal 40 MWp karena keterbatasan luas atap. Berdasarkan laporan kinerja semester I-2026, konstruksi PLTS tersebut telah mencapai 99 persen pada awal Agustus. PLTS ini menjadi tahap pertama dari rencana pengembangan kapasitas hingga 300 MWp.

“Perhatian dunia terhadap cara mineral dihasilkan terus meningkat. Bagi kami, itu berarti pengelolaan lahan, residu, dan emisi harus terus dijalankan dan dilaporkan secara terbuka,” kata Direktur Health, Safety and Environment Harita Nickel, Tonny Gultom.

Menggerakkan Ekonomi Lokal

Kegiatan pertambangan dan pengolahan nikel di Obi melibatkan lebih dari 26.000 tenaga kerja. Lebih dari 85 persen di antaranya merupakan warga negara Indonesia, dan 45 persen dari seluruh tenaga kerja berasal dari Maluku Utara. 

Dampak kegiatan industri juga terlihat pada pertumbuhan ekonomi daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Halmahera Selatan tumbuh 37,64 persen pada 2025. Pada periode yang sama, sektor industri pengolahan tumbuh 46,78 persen.

Laporan Tahunan Masyarakat Berkelanjutan 2025 Harita mencatat transaksi perusahaan dengan 67 pemasok lokal mencapai Rp169 miliar sepanjang tahun tersebut. Perusahaan juga menjalin kemitraan dengan kelompok tani dan usaha mikro yang dikelola perempuan.

Harita mendampingi petani Obi meningkatkan produktivitas pertanian melalui program Sentra Ketahanan Pangan Obi (SENTANI) sejak 2022. Pada Januari 2026, hasil panen padi petani binaan di Desa Buton mencapai 8 ton per hektare, melampaui rata-rata nasional sebesar 5 ton per hektare.

Petani setempat juga mengembangkan komoditas hortikultura, termasuk semangka, dengan hasil panen mencapai 25 ton sepanjang 2024. Selain itu, usaha mikro binaan Harita membukukan omzet Rp5,6 miliar. Adapun program pertanian dan perikanan mencatat omzet Rp1,5 miliar.

Di bidang pendidikan, perusahaan memberikan beasiswa kepada 102 mahasiswa asal Pulau Obi. Untuk layanan kesehatan, Harita mengaktifkan dua puskesmas pembantu di Desa Kawasi dan Soligi, dengan rata-rata 551 kunjungan pasien per bulan di lima desa. 

Standar Internasional dan Tantangan Lingkungan

Untuk menilai praktik pertambangan dan pengelolaan dampak operasinya, Harita membuka kawasan tambang dan pengolahan di Obi untuk diaudit oleh pihak independen.

Pada Oktober 2024, perusahaan berkomitmen mengikuti penilaian Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), lembaga yang menggunakan lebih dari 400 persyaratan untuk menilai praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

Audit tersebut menjadi yang pertama di Indonesia sekaligus audit pertama dalam sistem IRMA untuk kawasan yang mengintegrasikan kegiatan penambangan, pengolahan, dan peleburan.

Temuan awal yang diumumkan bersama IRMA pada Januari 2026 menilai kinerja perusahaan baik dalam mekanisme pengaduan, transparansi pendapatan dan antikorupsi, serta pengelolaan emisi.

Dalam penilaian tersebut, auditor juga mencatat beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan, seperti rencana tanggap darurat, perencanaan penutupan tambang, dan proses permukiman kembali warga.

Audit ini masih berjalan. Setelah draft laporan audit dibagikan pada Oktober 2025, Harita memilih menjalani periode tindakan korektif opsional, dan laporan akhir beserta tingkat pencapaian IRMA belum diterbitkan.

Dari sisi rantai pasok, Harita menjalani audit Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) untuk nikel dan kobalt melalui dua pabrik pemurnian HPAL milik perusahaan afiliasinya di Obi, yakni PT Halmahera Persada Lygend (HPL) dan PT Obi Nickel Cobalt (ONC).

Proses tersebut dilanjutkan dengan RMAP+, yang menilai uji tuntas lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) secara lebih luas. Menurut perusahaan, Harita  menjadi yang pertama di Indonesia menjalani audit tersebut.

Laporan Keberlanjutan 2025 Harita juga mencatat empat unit bisnis di Obi telah mengantongi sertifikasi ISO 14001 untuk manajemen lingkungan dan ISO 45001 untuk keselamatan dan kesehatan kerja.

Dari sisi pasar modal, saham NCKL masuk indeks FTSE4Good kategori Emerging Markets dan ASEAN 5 sejak Juli 2025. Indeks tersebut menyaring perusahaan berdasarkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Di luar berbagai audit dan sertifikasi tersebut, Harita juga melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan di sekitar wilayah operasinya. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah kualitas air di sekitar Desa Kawasi, yang sempat disorot dalam laporan investigasi media internasional pada 2025.

Menanggapi hal tersebut, Harita menyatakan hasil pemantauan berkala menunjukkan mata air Kawasi memenuhi baku mutu. Perusahaan juga menyiapkan pemantauan bersama masyarakat dan mengkaji pelibatan ahli independen yang diusulkan warga.

Bersama pemerintah daerah, Harita juga memperkuat pemecah gelombang di Kawasi dan desa sekitarnya serta membangun fasilitas penyediaan air bersih untuk mendukung penanganan dampak banjir pada Juni 2025.

Di tengah COP31  yang menekankan implementasi, berbagai upaya tersebut menunjukkan langkah yang telah dilakukan perusahaan dalam mengelola dampak operasionalnya. Namun, pelaksanaannya tetap perlu disertai pemantauan berkala dan keterlibatan masyarakat agar kondisi lingkungan serta manfaat kegiatan industri di Pulau Obi dapat dinilai secara berkelanjutan.