Ancaman Perang Dagang, Kadin Bentuk Satgas Perdagangan & Investasi
Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) serta Tiongkok (AS) yang tak berkepanjangan telah memukul sektor usaha dunia maupun Tanah Air. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bahkan telah membentuk satuan tugas (task force) untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di tengah tantangan lesunya ekonomi dunia.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, melalui pembentukan satgas, Kadin memetakan sembilan aspek utama terkait masalah ekspor dan investasi.
Aspek tersebut di antaranya reformasi logistik, sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas tenaga kerja, perpajakan, insentif dan investasi dua arah.
(Baca: AS-Tiongkok Dikabarkan Gelar Pembicaraan Perjanjian Dagang via Telepon)
Kemudian, peluang ekspor barang Indonesia di pasar dunia. Lalu, pemasaran internasional dan ekspor produk UKM, standardisasi dan sertifikasi, daya saing ekspor dan investasi di era industri 4.0.
Selanjutnya, aspek pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas dan reformasi kebijakan dan terakhir aspek reformasi institusi publik dan swasta. "Satgas telah menyusun laporan peningkatan investasi dan ekspor dalam menghadapi persaingan global," kata Shinta di Jakarta, Selasa (19/11).
Berdasarkan temuan, Kadin memberi sejumlah rekomendasi untuk diperhatikan pemerintah maupun pengusaha, antara lain mengenai reformasi logistik.
Terkait bidang ini, Kadin merekomendasikan agar pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha membentuk pemetaan terkait daerah di dalam dan di luar Jawa yang menjadi pusat kegiatan logistik dan pusat kegiatan industri.
Setelah itu, pemerintah dapat membangun sarana dan prasarana logistik yang terintegrasi di simpul-simpul logistik utama, serta meningkatkan kesempatan investasi dan kerjasama bagi pelaku usaha di bidang sistem logistik, transportasi, dan infrastruktur.
"Mengenai sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, kami juga merekomendasikan agar pemerintah dapat meningkatkan kualitas institusi pendidikan, kurikulum pendidikan, serta kompetensi pengajar," ujar Shinta.
Hal lain yang juga Kadin rekomendasikan, yaitu terkait masalah perpajakan dan investasi. Menurutnya, pemerintah perlu menyediakan prosedur yang lebih sederhana dan transparan agar dapat segera mengatasi permasalahan yang terjadi di platform perizinan serta merelaksasi Daftar Negetif Investasi (DNI).
“Dengan peluang ekspor barang Indonesia di pasar dunia, pemerintah perlu memetakan produk unggulan dan potensial serta memberi fasilits dan insentif kepada para pengekspor," ujarnya.
(Baca: Tiongkok Pesimistis Capai Kesepakatan Dagang, Rupiah Melemah Tipis)
Di luar itu, pemerintah juga perlu bekerjasama dengan negara lain dalam hal harmonisasi regulasi teknis dan standar, juga pengakuan terhadap lembaga sertifikasi, inspeksi, dan akreditasi dalam negeri.
Kemelut perang dagang AS-Tiongkok hingga kini belum menemukan titik terang . Hubungan dagang keduanya terus mengalami tarik ulur selama 16 bulan terakhir.
Sumber Pemerintah Tiongkok menyebutkan ada kekhawatiran di Beijing tentang prospek perundingan perdagangan dengan AS. Pejabat Tiongkok juga terganggu oleh komentar Presiden AS Donald Trump yang menyebut tidak ada kesepakatan untuk menghapus tarif.
"Kami mendapat laporan semalam bahwa suasana di Beijing pesimistis," kata Kepala Strategi Pasar CMC Markets Sydney Michael McCarthy dilansir dari Reuters, Selasa (19/11).
Perang dagang yang berlangsung lama telah membuat dua negara ekonomi terbesar dunia itu memberlakukan aksi saling balas tarif satu sama lain. Hal ini telah memukul prospek pertumbuhan ekonomi global, termasuk menekan harga minyak.