PT SMI Bidik Proyek Transportasi Hingga Perumahan di Ibu Kota Baru

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Pembangunan tol di kawasan Kalimantan Timur. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) siap membiayai pembangunan infrastruktur ibu kota baru di Kalimantan Timur. Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan proyek yang dibidik antara lain air bersih, transportasi perkotaan, instalasi air limbah, hingga perumahan.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
11/10/2019, 08.10 WIB

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) siap membiayai pembangunan infrastruktur ibu kota baru di Kalimantan Timur. Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan proyek yang dibidik antara lain air bersih, transportasi perkotaan, instalasi air limbah, hingga perumahan.

Edwin sekaligus memastikan SMI akan menjadi salah satu instansi pertama yang membiayai pembangunan fisik ibu kota baru. “Kami juga akan masuk ke proyek greenfield (belum laik secara ekonomi),” kata Edwin di Kepulauan Seribu, Kamis (11/10) malam.

(Baca: Proyek Infrastruktur Masih Menggeliat, Laba PT SMI Naik 16%)

Namun ia masih menunggu arahan pemerintah mengenai pembiayaan proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ini karena setiap instansi memiliki kewenangan proyek yang berbeda dan perlu diperjelas terlebih dahulu.

 “Tapi kami pasti terlibat untuk mengurangi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar dia.

Dia juga mengatakan SMI sebelumnya telah terlibat dalam pembiayaan proyek di Kabupaten Penajam Paser sejak tahun 2017. Saat itu BUMN tersebut ikut mendanai proyek jalan raya dan rumah sakit dengan total nilai Rp 346 miliar.

“Itu di daerah yang paling dekat dengan ibu kota baru,” ujar dia.

(Baca: Pemerintah Siap Eksekusi 40 Ribu Hektare Lahan Sukanto Tanoto )

Sebelumnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan, butuh dana 466 triliun untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Anggaran itu mencakup pembangunan infrastruktur pemerintahan, kegiatan ekonomi, transportasi, permukiman, serta ruang terbuka hijau.

Untuk pembiayaannya, Bappenas menyebut ada empat sumber pendanaan. Pertama, APBN untuk infrastruktur seperti kantor pemerintahan dan parlemen. Kedua, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyiapkan infrastruktur utama dan fasilitas sosial.

Ketiga, pembiayaan lewat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur lain. Keempat, swasta membikin properti perumahan dan fasilitas komersial.