Pemerintah Kaji Investor Asing Jadi Mayoritas di Proyek Infrastruktur

ANTARA FOTO/APRILLIO AKBAR
Proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda. Pemerintah berencana menderegulasi undang-undang penghambat investasi, agar peran investor asing di sektor infrastruktur khususnya jalan tol dapat ditingkatkan.
Penulis: Ihya Ulum Aldin
Editor: Happy Fajrian
27/9/2019, 20.38 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, pemerintah tengah membahas deregulasi beberapa undang-undang (UU) yang menghambat investasi, termasuk investasi di sektor infrastrukur jalan tol.

Dengan dihilangkannya UU penghambat investasi itu, Basuki berharap bisa membuka peran bagi investor asing untuk berkontribusi dalam mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 terkait pembangunan jalan tol. Dalam RPJMN, target tol yang beroperasi pada periode tersebut ditargetkan sepanjang 2.500 km.

Basuki menjelaskan, deregulasi UU yang menghambat investasi ini tengah dibahas bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurutnya, ada 14 UU yang menyangkut investasi yang bakal direlaksasi oleh pemerintah.

"Seperti UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 yang di dalamnya ada pasal-pasal yang terkait Penanaman Modal Asing (PMA)," kata Basuki ketika ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (27/9).

(Baca: Menteri PUPR Optimistis 1.852 Km Jalan Tol Beroperasi Tahun Ini)

Menurut Basuki, pasal-pasal terkait PMA dalam UU tersebut menghambat investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri pada sektor infrastruktur jalan tol. Pasalnya, PMA harus melakukan kerja sama dengan perusahaan dalam negeri untuk dapat membangun jalan tol.

Nantinya, investor asing bisa berkontribusi hingga 51% pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. "Kalau tadinya kan hanya 30%, ini akan dimaksimalkan. Kalau di Ratas, Pak Menko Perekonomian (Darmin Nasution) ingin sekitar 51%," kata Basuki.

Saat ini, pemerintah bakal terus membahas terkait deregulasi ini dalam rapat terbatas (Ratas) lanjutan dengan Kemenko Perekenomian. Nantinya beleid tersebut bakal diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru yang bakal dilantik pada 1 Oktober 2019.

Ada pun, pemerintah menargetkan ada 2.500 km jalan tol yang beroperasi dengan nilai investasi yang diperlukan untuk mencapai target tersebut lebih dari Rp 375 triliun. Beberapa ruas yang ditargetkan untuk beroperasi pada rentang tahun 5 tahun tersebut seperti jalan tol Trans Sumatera yang ditargetkan bakal bertambah operasionalnya sepanjang 2.000 km.

(Baca: Hutama Karya Targetkan Tiga Ruas Tol Sumatera Beroperasi Akhir Tahun)

Reporter: Ihya Ulum Aldin