Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadu soal impor gula yang berlebihan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Petani meminta pemerintah untuk mengendalikan kebijakan impor gula, supaya petani tebu tidak mengalami kerugian.
Dewan Pembina APTRI Arum Sabil memproyeksikan produksi gula petani tahun ini bisa mencapai 2,3 juta sampai 2,4 juta ton. Sementara dari sisi permintaan gula, sektor industri menurutnya ada kebutuhan sebesar 2,5 juta ton dan 2,5 juta ton untuk kebutuhan konsumsi gula masyarakat. Sehingga total kebutuhan nasional sebesar 5 juta ton.
(Baca: Jokowi Bentuk Tim Independen Kaji Harga Gula Petani)
Dia mengungkapkan, stok gula tahun lalu beserta impor tambahan sebesar 2,7 juta ton bisa mencapai 8,3 juta ton. “Itu bisa menyebabkan gula untuk industri merembes ke pasar rakyat,” kata Arum di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/3).
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah waspada terhadap investasi pendirian pabrik gula yang sebetulmya bertujuan melakukan impor. Namun, jika ada pabrik gula baru yang serius menyerap hasil produksi tebu dalam negeri, pihaknya akan mendukung.
Menurut Arum, revitalisasi pabrik gula akan mendorong produktivitas tebu dalam negeri. Sebab, proses pabrik gula yang baru bakal meningkatkan hasil rendemen tebu untuk jadi gula. Tapi yang terjadi saat ini kondisinya berbeda. Sehingga dia menyangkan kebanyakan pabrik gula justru memproses gula rafinasi untuk menjadi gula kristal putih
Arum mengaku stok gula dunia memang sangat besar dengan capaian 97 ton pada 2017 dan 2018. “Mereka jual murah ke pasar Indonesia, sehingga petani bisa mati karena produksi tidak terserap,” ujarnya.
(Baca: Kerja Sama RI-Australia Diteken, Tarif Impor Gula Rafinasi Diturunkan)
Kepala Staf Presiden Moeldoko pun membenarkan adanya disparitas antara harga gula dunia dan hasil produksi dalam negeri. Sehingga, dia berjanji agar dalam kajian tim independen untuk peningkatan harga beli gula petani diharapkan bisa menguntungkan produsen lokal. Namun, di sisi lain juga tidak memberatkan konsumen.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk tim independen untuk mengkaji Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai harga acuan baru gula yang dibeli dari petani. Pemerintah berencana menaikkan HPP gula dari harga acuan sekarang Rp 9.700 per kilogram (kg).
Pembentukan tim independen ini juga bakal mengikutsertakan akademisi pertanian serta Perum Bulog yang berperan menyerap gula petani. Tahun lalu, kajian HPP gula petani sebesar Rp 10.500 per kilogram. Namun, dia belum memastikan hitungan terbaru untuk HPP gula 2019.
Amran mengungkapkan harga acuan gula yang baru, harus menguntungkan petani. “Kami usahakan (penentuan HPP Gula yang baru) bulan ini selesai, lebih cepat lebih baik,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman, usai bertemu presiden dan asosiasi petani tebu di Istana Negara, Selasa (5/3).