Infrastruktur Masih jadi Kendala Logistik Indonesia

Pemerintah fokus membangun infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik. Data Global Competitiveness Index 2018 menunjukkan, indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada 2017-2018 menduduki posisi 52, dari periode sebelumnya di posisi 41.

Infrastruktur yang memadai dinilai dapat menurunkan biaya logistik. "Untuk menghindari disparitas harga (dari wilayah) barat ke timur, logistik menjadi sangat penting," kata Direktur Angkutan dan Multi Moda Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani, dalam seminar bertajuk 'Outlook Industri Transportasi Darat dan Logistik 2018' di Jakarta, Rabu (28/11).

Salah satu yang penting adalah kawasan berikat di wilayah timur Indonesia. Kawasan berikat akan menurunkan biaya, karena kapal ataupun bus yang berasal dari wilayah timur juga membawa barang. Sementara saat ini, kapal dari Pulau Jawa membawa barang, namun saat kembali muatannya kosong. Hal ini yang membuat biaya logistik mahal.

Selain itu, pemerintah bakal meresmikan tol laut Lampung-Surabaya pada Desember 2018. Ahmad Yani menjamin, infrastruktur ini bakal memangkas waktu tempuh dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, dan sebaliknya. Hanya, tol ini hanya berlaku untuk kapal berkapasitas 5 ribu gross tonnage (GT).

(Baca juga: Nusantara Infrastructure Siapkan Capex Rp 3Triliun Tahun Depan)

Selain tol laut, pemerintah menyiapkan infrastruktur lain yakni jalur ganda dan reaktivasi rel kereta api sepanjang 735,19 kilometer. Harapannya, infrastruktur ini mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum yang berkapasitas besar seperti kereta api. "Harapannya 90% orang yang pakai jalan raya, beralih ke kereta api," ujarnya.

Pemerintah juga merehabilitasi jalur kereta api sepanjang 394,6 kilometer. Lalu, membangun 45 stasiun atau bangunan operasional kereta api. Kemudian membangun 104 pelabuhan non komersial dan menyediakan 14 unit kapal penyebrangan. Selain itu, pemerintah membangun 10 bandara dan merevitalisasi 408 bandara.

Hanya, ia menyadari bahwa pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai perubahan logistik juga penting. Untuk itu, Kemenhub akan menambah kurikulum baru mengikuti perkembangan terkini seputar logistik di sekolah kedinasan. "Minim pelajaran soal logistik, dan supply chain juga belum masuk ke kurikulum, kata dia.

Hanya, sebelumnya Kontan melaporkan, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)  bahwa infrastruktur hanya memangkas 2,5% biaya logistik. Meski begitu, menurut  Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, infrastruktur merupakan komponen penting untuk menurunkan biaya logistik.

Adapun riset ALFI menyebutkan, biaya logistik memakan 23,5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2017.