Pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu pembahasan utama Sidang Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia di Bali. Dalam kesempatan itu, pemerintah meyakinkan investor yang hadir bahwa berinvestasi di proyek infrastruktur Indonesia menguntungkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, pemerintah menyiapkan dana dukungan tunai infrastruktur (Viability Gap Fund/VGF), pembayaran secara berkala (Availability Payment), dan jaminan untuk meminimalisir risiko pembangunan infrastruktur.
"Pemerintah terus mendukung dari aspek fiskal, regulasi, maupun kelembagaan,” katanya di Hotel Conrad, Bali, Selasa (9/10).
Dari aspek regulasi, pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro sudah merilis aturan yang berfungsi untuk memandu proses Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penggunaan aset negara untuk proyek KPBU.
Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan bagi investor melalui kemudahan dan berbagai alternatif transaksi lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah. Di antaranya adalah Call Spread Options dan Domestic Non Deliverable Forward.
(Baca juga: Ketika Tim Kampanye Jokowi dan SBY Bicara Pertemuan IMF-Bank Dunia)
“Pemerintah menyadari bahwa kerja sama dengan dunia internasional juga masih diperlukan untuk terus mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif,” kata Darmin.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, fundamental ekonomi Indonesia baik. Pertumbuhan ekonomi sepanjang enam bulan pertama 2018 mencapai 5,1% secara tahunan (year on year/yoy). Hingga akhir tahun, pemerintah optimistis pertumbuhannya mencapai 5,2% dan meningkat menjadi 5,4% pada 2019.
Sejalan dengan kondisi tersebut, ia menegaskan bahwa berinvestasi di Indonesia menguntungkan, termasuk di bidang infrastruktur. Sebab, pemerintah fokus membangun infrastruktur dalam lima tahun terakhir. "Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia cukup banyak. Ekonominya sangat menjanjikan," kata dia.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menambahkan, sejalan dengan fundamental ekonomi yang baik, Indonesia memperoleh peringkat Investment Grade alias layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat dunia yakni Fitch Ratings, Moodys, dan Standard & Poor's (S&P). "Semua alasan ini memberikan kami kepercayaan, walaupun banyak pencapaian ada beberapa tantangan," kata dia.
(Baca juga: Bos IMF: Ekonomi Indonesia Dikelola Baik, Tak Perlu Diberi Utang).
Bahkan, pelemahan rupiah saat ini juga akan menguntungkan bagi investor yang berinvestasi di infrastruktur Indonesia. Sebab, imbal hasil yang diperoleh ketika infrastruktur selesai dibangun akan lebih besar dibanding investasi yang dikeluarkan di awal.
"Nilai tukar (yang melemah) adalah peluang, karena investasi Indonesia menjadi menarik," ujar Rini.
Pemerintah mencatat, ada 17 proyek infrastruktur berskala besar sudah menerapkan skema KPBU per Agustus 2018. Beberapa proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU tersebut adalah Palapa Ring Paket Tengah sepanjang 2.647 kilometer, Palapa Ring Paket Timur 8.454 kilometer, Tol Bitung-Manado, Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Pandaan-Malang, PLTU Batang, Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan, dan Tol Probolinggo-Banyuwangi.