BPJT Klaim Jalan Tol Tak Masuk Proyek yang Dihentikan Pemerintah

Pemerintah sedang mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan impor barang besar, demi menstabilkan nilai tukar rupiah. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menilai proyek jalan tol seharusnya tidak ditunda karena memiliki komponen dalam negeri yang tinggi.

"Rasanya yang jalan tol mestinya tidak ada (yang dihentikan). Justru proyek jalan tol ini bagus untuk dorong ekonomi," katanya di Jakarta pada Selasa (31/7).

Herry mengaku belum melihat apa saja daftar proyek infrastruktur yang ditunda pelaksanaan impor barangnya. Menurutnya, proyek jalan tol tidak perlu ditunda, karena tidak mengandalkan barang impor. Beberapa komponen seperti semen, sebagian besi, dan pekerjanya berasal dari dalam negeri. Hanya sedikit besi impor yang digunakan.

Selain itu, pembiayaan pembangunan jalan tol tidak mengandalkan dana pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek-proyek ini lebih banyak dibiayai dari pinjaman kepada perbankan dan pendanaan dari investor.

(Baca: Jasa Marga Dapat Utang Rp 11 Triliun Untuk Bangun Tol Cikampek II)

Pemerintah berencana mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur, lantaran impornya yang tinggi. Hal ini berdampak pada tekanan terhadap kurs rupiah. Tekanan ini belum juga reda, meski Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan tinggi suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate untuk meningkatkan daya tarik pasar keuangan domestik bagi investor asing.

Merepons kondisi yang terjadi, pemerintah menyatakan bakal berupaya menekan defisit transaksi berjalan guna membantu meredam pelemahan kurs rupiah. Selain mendorong ekspor, pariwisata, dan investasi, pemerintah memberikan sinyal kemungkinan mengerem impor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, awal bulan ini menjelaskan, pemerintah bakal melihat kemanfaatan impor bahan baku dalam menunjang produksi dan mengevaluasi kebutuhan impor barang modal untuk proyek-proyek besar. Terutama yang berhubungan dengan proyek pemerintah.

“Kami akan lihat konteksnya apa dan apakah proyek-proyek ini adalah proyek yang harus diselesaikan dan harus mengimpor barang modal,” ujarnya. Sejalan dengan itu, ia pun menyatakan adanya peluang mengoreksi pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.

(Baca: Kurangi Impor, Menhub Perbesar Komponen Lokal di 3 Proyek Transportasi)