Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima kritikan terkait proyek pembangunan enam ruas jalan tol DKI Jakarta yang terus berjalan. Proyek ini tidak sejalan dengan semangat pemerintah mengurangi emisi gas buang kendaraan, dengan menggalakkan penggunaan transportasi umum, hingga meminimalisasi kemacetan.
Executive Director Rujak Center For Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengatakan Jokowi telah berkomitmen mengurangi emisi gas buang hingga 29 persen dalam Paris Agreement tahun 2015. Sedangkan Anies mencanangkan pemotongan emisi 30 persen dalam Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah 2018-2022.
Dia menilai pembangunan jalan tol ini disebut Elisa malah kontradiktif dengan rencana besar tersebut. Pasalnya dengan tambahan 69 kikometer ruas jalan baru maka akan banyak kendaraan roda empat yang melintas dan membuat gas buang semakin bertambah.
"Jadi kalau membuat kebijakan jangan membuat hal yang kontradiktif." kata Elisa dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Jumat (13/7). (Baca: Surati Jokowi, Menteri LHK Minta Hapus BBM di Bawah Euro 4)
Elisa mengatakan sejak era Jokowi menjadi Gubernur, dia mendapat kabar bahwa tol ini akan dilengkapi dengan jalan Transjakarta Busway, untuk memuluskan proyek ini. Di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Pemda DKI menjanjikan tol ini akan difokuskan bagi kendaraan logistik. Namun tetap banyak penolakan terhadap proyek tol tersebut.
Dia juga mengkritik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Jaya selaku kontraktor enam tol yang membangun bisnis bertentangan dengan semangat transportasi publik. Oleh sebab itu dia meminta Anies menghentikan keterlibatan perusahaan daerah dalam pekerjaan ruas tol ini.
"BUMD bukan mencari keuntungan dari penyakit kota," kata dia.
Ahmad Safrudin dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) mengatakan penambahan jalan ini akan berdampak pada pencemaran udara. Data KPBB, kerugian masyarakat dari pencemaran udara tahun 2016 sebesar Rp 51,2 triliun. Sedangkan jumlah penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dalam setahun mencapai 2,7 juta, asma sebanyak 1,4 juta, bronkitis 214 ribu, serta jantung koroner sebanyak 1,4 juta.
"Karbondioksida di Jakarta kami prediksi akan mendekati 20 juta metrik ton dari 1,6 juta metrik ton," ujar dia merujuk pada dampak penambahan hampir 70 kilometer jalan baru tersebut. (Baca: Jokowi Diminta Turun Tangan Pimpin Pengembangan Mobil Listrik)
Sementara Charlie Albajili dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyayangkan keputusan Jokowi menjadikan proyek ini sebagai Proyek Strategis Nasional. Dia menganggap Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 malah membekali enam ruas tol ini agar dipercepat pelaksanaannya secara hukum. Padahal jalan tol tersebut akan merugikan warga, bahkan sejak pembebasan lahannya.
"Soal percepatan pembebasan lahan, bagaimana bisa berlangsung adil dan melibatkan warga," kata dia.
Pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen dari Protes Publik Agus Pambagio menyakan akan menyampaikan kritik terhadap proyek ini kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Sebelumnya, Agus sempat mengatakan hal ini kepada Hermanto Dardak saat Hermanto saat menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Namun saat itu pembicaraan belum membuahkan hasil.
"Yang sudah dibangun tidak usah ditambah," katanya merujuk salah satu seksi ruas tol yang sedang dibangun di Kelapa Gading.