Tegas dan Berani Jadi Alasan Jokowi Pilih Buwas Jadi Dirut Bulog

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komite III DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
30/4/2018, 15.13 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan penunjukkan Budi Waseso sebagai Direktur Utama Perum Bulog, lantaran pemerintah memerlukan sosok yang tegas dan berani dalam menjaga pasokan pangan. Selain itu mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu disebut Presiden memiliki rekam jejak baik yang diperlukan dalam mengelola Bulog.

"Perlu orang yang tegas, jujur, berani, dan punya rekam jejak yang baik," kata Jokowi di Jakarta, Senin (30/4).

Pekan lalu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi mengangkat Budi Waseso sebagai bos Bulog menggantikan Djarot Kusumayakti yang telah menjabat sejak 2015. Penggantian berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-115/MBU/04/2018.

(Baca: Diangkat Jadi Dirut, Budi Waseso Akan Mulai dengan Bersihkan Bulog)

Menteri BUMN Rini Soemarno juga mengangkat mantan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog menggantikan Sudar Sastro Atmojo. Keputusan itu tertulis dalam surat bernomor SK-116/MBU/04/2018. 

Menurut Jokowi, tugas Bulog dalam mengurus logistik pangan seperti beras sangat penting bagi masyarakat. Oleh sebab itu kehadiran orang dengan kriteria seperti Budi Waseso ini amat diperlukan untuk memastikan tugas tersebut dilaksanakan oleh Bulog. "Karena kami mengerti, persoalan beras ini persoalan rakyat," kata Jokowi.

(Baca: Jelang Ramadhan, Jokowi Minta Harga Pangan Turun)

Sementara Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan perombakan direksi Perum Bulog merupakan langkah penyegaran manajemen perusahaan untuk memperkuat perannya sebagai stabilisator harga pangan serta bahan pokok lainnya demi menjaga ketahanan pangan.

"Pemerintah terus mendorong agar Perum Bulog sebagai perusahaan yang mengemban tugas dari pemerintah untuk menjaga Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah petani, stabilisasi harga, penyaluran program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), dan pengelolaan stok pangan serta bahan pangan lainnya di luar beras," kata Wahyu dalam keterangan resmi pekan lalu.

(Baca: Ini Saran Para Tokoh Pangan untuk Budi Waseso)