Luhut Tawarkan Kawasan Industri Kuala Tanjung ke Tiongkok dan AS

Arief Kamaludin|KATADATA
Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Safrezi Fitra
11/4/2018, 18.45 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) mulai hari ini. Salah satu agendanya akan menawarkan 15 proyek infrastruktur kepada investor dua negara tersebut.

Dia mengatakan 15 proyek tersebut terdiri dari kawasan industri, jalan tol, hingga kereta api. Proyek ini tersebar di beberapa lokasi, seperti Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, hingga Bali. Salah satu proyek yang ditawarkan adalah kawasan industri di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

"Kami siapkan 15 proyek," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Rabu (11/4). (Baca: Indonesia dalam Bayang-bayang Perang Dagang Amerika-Tiongkok)

Dirinya mensyaratkan para investor yang masuk yang berminat pada 15 proyek ini harus mematuhi empat hal. Pertama,  investasi yang ramah lingkungan. Kedua, mempersiapkan dan menggunakan tenaga kerja lokal. Ketiga, tidak mengekspor barang mentah. Keempat, wajib melakukan alih teknologi kepada Indonesia.

Untuk syarat mempekerjakan tenaga lokal bisa dilakukan secara bertahap. Terutama untuk pekerjaan yang belum bisa dilakukan oleh pekerja lokal. Alasannya, Indonesia masih sedikit bahkan belum punya tenaga teknis yang sesuai dengan kebutuhan investasi asing, khususnya di luar Jawa.

Luhut menjelaskan untuk Tiongkok, pemerintah Negeri Tirai Bambu tersebut akan mencari rekanan lokal Indonesia untuk berkonsultasi dengan pemerintah. Luhut akan berangkat ke Beijing, Tingkok hari ini, kemudian dilanjutkan ke Amerika. Dalam kunjungan ke AS, Luhut akan menawarkan proyek tersebut dalam ajang World Economic Forum (WEF) pada 18 April mendatang.

"Jadi mana yang lebih cepat dan harganya lebih cocok (akan dipilih)," ujar dia. (Baca: Kunjungi Tiongkok, Luhut Akan Tawarkan Pendanaan Proyek OBOR)

Proyek-proyek yang ditawarkan nantinya akan melalui skema pendanaan alternatif. Skema pendanaan alternatif di antaranya melalui skema pendanaan campuran (blended finance) ataupun kerjasama antara pemerintah dan swasta (public private partnership).

"(Skema pendanaan alternatif) itu sekarang berkembang. Seperti LRT yang di Jakarta tinggal dibiayai pemerintah 25 persen dari APBN. Sisanya kami peroleh dari market," kata Luhut, pekan lalu.