Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan jalan tol ruas Ngawi - Kertosono akan beroperasi dengan tarif yang lebih murah. Hal ini seiring permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tarif tol tidak menjadi beban logistik.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan saat ini tarif Golongan I per kilometer tol Ngawi - Kertosono mencapai Rp 1.200. Nantinya dengan kebijakan baru, begitu beroperasi, tarif yang dikenakan untuk pertama kali hanya Rp 1.000 per kilometer untuk golongan I.
"Untuk pertama kali di Ngawi - Kertosono, utamanya di ruas Ngawi - Wilangan," kata Herry saat ditemui Katadata di ruangannya, Jumat (23/3). Tol Ngawi - Kertosono dioperasikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yakni PT Solo Ngawi Jaya. Pembangunan tol ini baru rampung dan akan segera diresmikan oleh Presiden Jokowi.
(Baca: Terlalu Mahal, Jokowi Perintahkan Turunkan Tarif Tol)
Terkait perintah Presiden menurunkan tarif tol, Herry mengungkapkan saat ini pihaknya sedang fokus pada ruas tol antarkota, dan bukan tol di wilayah perkotaan. Alasannya, daya beli masyarakat perkotaan saat ini masih dianggap cukup untuk membayar tarif tol baru.
"Karena di perkotaan willingness to pay-nya (kemampuan membayar) tinggi. Tapi kami perlu melihat kasus demi kasus untuk tol lain," kata Herry.
Dirinya juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mengintervensi pasar serta merugikan emiten seperti Jasa Marga. Herry menjelaskan BPJT dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah membuat simulasi perhitungan volume dan tarif dan tidak mengganggu pendapatan BUJT.
"Jadi akan tetap sama, antara tarif dan volume kendaraan," katanya. (Baca: Turunkan Tarif, Pemerintah Akan Sederhanakan Golongan Tol)
Presiden Jolo Widodo menargetkan tarif yang lebih rendah akan diberlakukan akhir bulan ini. Dirinya menargetkan dengan tarif lebih rendah biaya logistik dapat turun 20 hingga 30 persen. "Artinya banyak jalan yang bisa ditempuh (untuk ongkos murah)," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan siang tadi.
Adapun kebijakan yang sedang dikaji adalah perpanjangan masa konsesi BUJT, penyederhanaan Golongan kendaraan tol, hingga fasilitas libur pajak investasi jalan tol. Menurut Herry, langkah ini sedang dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.