Kontrak Diteken Ulang, Biaya Proyek LRT Bertambah Rp 3,2 triliun

ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Aktivitas pembangunan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di samping Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (11/10). Pemerintah mulai mengharmonisasi berbagai aturan dari beberapa kementerian terkait pembangunan LRT Jabodebek untuk dapa
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Safrezi Fitra
19/12/2017, 20.38 WIB

PT Adhi Karya (Persero) menandatangani perubahan adendum kontrak penyelenggaraan proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Pada kontrak yang baru ini nilai investasi proyek kereta ringan tersebut membengkak Rp 3,2 triliun menjadi Rp 29,9 triliun.

Kontrak LRT sebelumnya ditandatangani pada 2015 antara Adhi Karya dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Adhi Karya ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana proyek LRT. Dalam perubahan adendum kontrak saat ini, Adhi Karya hanya akan membangun prasarananya.

Pada kontrak yang baru ini, pemerintah juga melibatkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menyelenggarakan sarana LRT. Pengadaan sarana ini juga meliputi pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana perkeretaapian serta menyelenggarakan sistem tiket otomatis (automatic fare collection).

(Baca: Biaya Proyek LRT Jabodebek Membengkak Jadi Rp 31 Triliun)

Nilai investasi sarana dan prasarana dalam kontrak proyek LRT yang sekarang mencapai Rp 29,9 triliun. Investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan aset prasarana (jalur dan fasilitas pengoperasian), aset sarana, aset perawatan prasarana sebesar Rp 25,7 triliun dan pembiayaan aset prasarana (17 stasiun) dan aset Depo sebesar Rp 4,2 triliun. Sementara dalam kontrak sebelumnya, nilainya hanya Rp 26,7 triliun, terdiri dari prasarana Rp 22 triliun dan sisanya untuk sarana.

Selain nilai investasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dalam kontrak ini juga ditetapkan tarif LRT Jabodebek sebesar Rp 12 ribu. Tarif ini sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah, sebesar Rp 14 triliun selama 12 tahun. "Karena dalam studi kelayakan, sebenarnya (tarif LRT) mencapai Rp 24 ribu hingga Rp 25 ribu," kata Budi usai penandatangan kontrak tersebut di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (19/12).

Pemerintah juga menugaskan KAI mengoperasikan LRT dalam jangka waktu 50 tahun sejak mulai dioperasikan. Dalam penyelenggaraannya ini KAI juga diberikan hak untuk mengusahakan pengembangan kawasan atau Transit Oriented Development (TOD) dan melaporkan secara berkala kepada Kemenhub.

(Baca: LRT Palembang Ditargetkan Operasi Juni 2018, Tarifnya Rp 5.000)

Dia menjelaskan kelanjutan dari perjanjian ini akan segera disusul oleh penandatanganan skema pendanaan (financial closing) pada 21 Desember besok. Dia mengapresiasi banyaknya pihak yang tergabung dan berkolaborasi, sehingga proyek ini bisa segera berjalan. Harapannya, kerja sama seperti ini juga bisa dilakukan pada proyek lain.

Kemenhub menargetkan setelah ada kepastian pendanaan, diharapkan ada dana yang bisa dicairkan pada akhir bulan ini sebesar Rp 5,5 triliun, untuk melanjutkan pengerjaan proyek ini. Adapun progres pekerjaan proyek ini hingga 8 Desember telah mencapai 26,2 persen dan ditargetkan bisa rampung seluruhnya pada 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa hari lalu menyatakan kebutuhan dana proyek ini akan diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Adhi Karya sebesar Rp 1,4 triliun dan pinjaman pihak ketiga sebesar Rp 2,8 triliun yang digunakan untuk berinvestasi sebagian prasarana seperti depo dan pembangunan TOD.

Sementara, KAI akan mendapatkan PMN sebesar Rp 7,6 triliun, termasuk dengan yang sudah dianggarkan di APBN 2018 sebesar Rp 3,6 triliun. Adapun, untuk menutupi kekurangannya, KAI akan melakukan pinjaman sekitar Rp 18 triliun. "Jadi, beban APBN tidak akan terlalu berat," ujar Sri Mulyani beberapa hari lalu.

(Baca: Batal Buat Joint Venture Proyek LRT, KAI Utang ke Bank Rp 18 Triliun)

Penyelenggaraan pembangunan prasarana LRT Jabodebek mencakup lintas pelayanan Cawang-Dukuh Atas  sepanjang 11,05 kilometer (km), Cawang-Cibubur (18,49 km) dan Cawang-Bekasi Timur (14,89 km). Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri mengatakan penyelenggaraan pembangunan prasarana LRT Jabodebek sepanjang 44,43 km ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi kepadatan dan kemacetan di wilayah perkotaan,

"Mengurangi waktu tempuh, meningkatkan mobilitas masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan,” ujarnya.