Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk menjadi operator di seluruh ruas jalan tol Trans Jawa. Untuk merealisasikan rencana tersebut, perusahaan pelat merah ini harus memiliki saham mayoritas di seluruh ruas tol yang ada.
Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Ahmad Bambang mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkonsentrasi untuk menguasai seluruh ruas tol Trans Jawa.
"Trans Jawa saya inginnya, walaupun tidak 100%, Jasa Marga operator penuh. Nah, untuk itu Jasa Marga harus punya 55-60% (saham)," ujar Bambang saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (29/11).
Adapun, rencana ini sejalan dengan rencana penjualan ruas-ruas tol PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Trans Jawa. "Nanti sisanya boleh dilepas ke swasta, tetapi Jasa Marganya kan dapat operator," ujarnya.
(Baca juga: Selain Jepang, Tiongkok Ingin Biayai Proyek Tol Padang-Pekanbaru)
Bambang mengakui, untuk meningkatkan kepemilikan saham di beberapa ruas Tol Trans Jawa memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itu, saat ini Jasa Marga tengah melakukan roadshow untuk penerbitan surat utang (obligasi) global berdenominasi Rupiah, atau yang biasa disebut sebagai Komodo Bond.
"Jadi, 13 Desember direncanakan sudah bisa listing di London," ujarnya.
Hanya, Bambang masih belum mengetahui secara pasti berapa jumlah penerbitan obligasi global oleh Jasa Marga. Menurutnya, terdapat beberapa tenor dari surat utang ini yakni 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun.
Target terkumpulnya dana pun akan bergantung pada respons pasar. "Tapi bisa lah dapat US$ 1-2 miliar," ujar Bambang. Dirinya pun menyatakan, PT Wijaya Karya (Persero) pun juga berencana menerbitkan produk serupa.
(Baca juga: Tiongkok Beri Utang Rp 2,2 Triliun untuk Proyek Tol Cisumdawu)
Selain itu, Bambang menekankan, emiten berkode saham JSMR ini juga harus menentukan waktu yang tepat. Alasannya, di bulan Deseber 2017 ini, pemerintah juga berencana untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih produk-produk investasi yang berasal dari Indonesia, di dunia internasional.