Jokowi Minta Eropa Hentikan Diskriminasi Produk Kelapa Sawit

ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Ilustrasi industri kelapa sawit.
Penulis: Pingit Aria
14/11/2017, 15.41 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa (UE) yang digelar di Philippines International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa (14/11) siang.

Jokowi menegaskan, bahwa kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta pembangunan ekonomi inklusif. Ia mengingatkan, saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit. Di mana 42% lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.

(Baca juga:  Permintaan Tiongkok Dongkrak Ekspor Sawit Indonesia)

Saat menyampaikan pidatonya, Presiden Jokowi meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. “Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan,” kata Jokowi.

Menurutnya, resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit.


Produksi dan Luas Lahan Sawit (1970-2017E)

Lebih lanjut Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia paham pentingnya isu keberlanjutan atau sustainability. Ia menambahkan bahwa berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Sementara itu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Kanada yang digelar seusai KTT ASEAN-Uni Eropa, Presiden Jokowi menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap upaya pembentukan perdagangan bebas ASEAN-Kanada.

Kekhawatiran Presiden Jokowi yakni berkembangnya gejala proteksionisme melalui penerapan hambatan tarif dan non tarif yang kali ini justru banyak datang dari negara maju.

(Baca juga:  Organisasi Buruh Dunia Minta Pengusaha Perhatikan Nasib Pekerja Sawit)

Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan agar ASEAN dan Kanada harus mengirimkan pesan kepada dunia bahwa keterbukaan ekonomi yang inklusif akan membawa manfaat bagi rakyat.

 “Kita gunakan perayaan 40 tahun ini untuk mempertebal komitmen bahwa kerja sama ASEAN-Kanada harus ditingkatkan dan menguntungkan kedua pihak,” ujar Jokowi.