Pemerintah Tawarkan Proyek Kereta Luar jawa ke Bank Infrastruktur Asia

ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Petugas PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh mengontrol dan membersihkan bak penampungan air bersih yang akan disalurkan kepada masyarakat di Lambaro, Aceh Besar, Aceh, Selasa (15/3). Pemerintah daerah mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di setia
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria
8/11/2017, 15.33 WIB

Pemerintah menawarkan beberapa proyek infrastruktur untuk dibiayai Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Bambang mengatakan beberapa proyek yang ditawarkan Pemerintah antara lain proyek air bersih, sanitasi, hingga proyek jalur kereta api di luar Jawa. Dia mengatakan, selain proyek tersebut, ada lagi proyek swasta yang siap didanai pinjaman AIIB dan masuk dalam skema Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA).

"Kami siapkan dalam waktu dekat ini," katanya di sela acara Indonesia Infrastructure Week di Jakarta, Rabu (8/11). (Baca juga:  Pemerintah Lirik Dana Filantropi untuk Proyek Air Bersih dan Sanitasi)

Bambang menjelaskan, AIIB meminta Pemerintah menyiapkan proyek apa saja yang dapat didanai selama tiga tahun ke depan. Hal ini mengingat bank infrastruktur Tiongkok tersebut hanya masuk untuk memperkuat pendanaan lembaga keuangan lain seperti Bank Dunia di beberapa proyek Pemerintah.

"Jadi mereka masuk insidental. Ke depannya mereka ingin terencana," ujarnya.

Bambang belum menyebutkan nilai komitmen pinjaman yang akan diberikan. Namun menurutnya dana yang disiapkan bank tersebut cukup besar untuk membiayai proyek infrastruktur yang dijalankan Pemerintah saat ini. "Mereka belum sebut, tapi memang tidak ada limitnya," katanya.

Sebelumnya Bank Dunia dan AIIB telah memberikan pinjaman senilai total US$ 433 juta atau sekitar Rp 5,7 triliun kepada pemerintah Indonesia. Pinjaman dari dua lembaga keuangan internasional itu untuk membiayai perbaikan infrastruktur permukiman kumuh di Indonesia. (Baca juga:  Tak Ada Kajian, Sumber Air Baku untuk Meikarta Belum Jelas)

Pendanaan ini merupakan bagian dari program nasional “Kota Tanpa Kumuh” atau KOTAKU. Program tersebut merupakan platform kerjasama nasional yang dibiayai berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sektor swasta, masyarakat, juga bank pembangunan multilateral.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution