Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan pelaksanaan lelang gula rafinasi dilakukan untuk membangun sistem informasi yang komprehensif. Sistem informasi ini akan digunakan untuk membuat neraca gula nasional, yang selama ini mekanisme penghitungannya masih belum optimal.
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bachrul Chairi menyatakan sistem informasi ini mengetahui pendataan penyaluran gula rafinasi. "Sistem informasi bisa mengetahui data impor, berapa jumlahnya, dan siapa saja pembelinya. Ini bakal mengarah pada neraca gula nasional," kata Bachrul kepada Katadata, Rabu (27/9).
Selama ini, penghitungan impor gula kristal rafinasi dilakukan lewat proses yang panjang. Skemanya adalah industri pengguna gula rafinasi mengajukan kepada Kementerian Perindustrian. Kemudian rekomendasinya akan dilanjutkan kepada Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan izin impor.
Setelah itu, Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) sebagai pemegang izin impor bakal menyalurkan gula rafinasi kepada pelaku usaha pengguna. Dengan begitu, data yang dipegang pemerintah selama ini hanya sampai jumlah data impor gula rafinasi. Sementara data penyalurannya tidak ada.
Laporan Sucofindo pada 2015, ada 300 ribu ton gula rafinasi yang bocor atau merembes ke pasar konsumsi dan mengesampingkan gula rakyat yang diproduksi dalam negeri. Bachrul mengutip pernyataan Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil yang mengatakan ada sekitar 700 ribu ton gula rafinasi rembesan pada tahun lalu.
Ketika dikonfirmasi Katadata, Arum menyatakan ada 1,5 juta ton gula lokal tidak bergerak dan tidak laku di pasar. Rinciannya adalah gula petani sekitar 600 ribu ton, gula milik PTPN sekitar 500 ribu ton, dan gula Bulog sekitar 400 ribu ton. "Lantas masyarakat Indonesia mengkonsumsi gula dari mana? Itu gambaran rembesan gula rafinasi sebesar gula lokal yang tidak bergerak," jelasnya.
Lelang gula rafinasi juga dilakukan untuk memberikan akses dan harga kepada IKM, UKM, dan UMKM. Bachrul kembali menekankan, ada kewajiban distribusi sebesar 20% impor gula rafinasi kepada pelaku usaha kecil yang kesulitan mendapatkan kedua hal itu.
Saat ini pemerintah menunda penyelenggaraan lelang tersebut, sembari melakukan sosialisasi ke 34 provinsi di Indonesia. Dia mengakui pihaknya baru memberikan informasi tentang lelang gula rafinasi kepada 18 provinsi. Targetnya adalah penyetaraan akses dan harga untuk seluruh Indonesia.
Bachrul mengklaim, saat ini, pelaku usaha kecil membeli dengan harga Rp 11.500 per kilogram. Lelang gula rafinasi menetapkan batasan harga tertinggi sebesar Rp 10 ribu per kilogram. Malah, menurut catatannya, harga lelang bisa mencapai Rp 8.600 per kilogram. Sehingga harga yang ditambahkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 9.400 per kilogram.