Mendag Ancam Tindak Tegas Pedagang yang Tak Terapkan HET Beras

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan akan mempertegas pengawasan pedagang yang menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah telah menentukan batas toleransi pada 18 September 2017.

"Ke depan, kami akan ingatkan pedagang lebih keras lagi tolong terapkan peraturan HET," kata Enggar kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/9).

Pemerintah telah memberikan toleransi agar pedagang beras menjual stok lama dengan harga yang tidak ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017.

Enggar juga mengingatkan agar pedagang tidak bermain-main dalam menjalankan aturan karena pemerintah bakal lebih tegas dalam mengambil langkah. Alasannya, kebijakan HET beras dilakukan untuk melindungi konsumen dari upaya spekulatif pedagang.

Kementerian Perdagangan juga masih belum memastikan langkah evaluasi kebijakan HET. Sebelumnya, Mendag Enggar mengatakan bakal melakukan evaluasi pekan ini. Dia menjelaskan batas toleransi adalah langkah bertahap, tetapi ia kembali menunda waktu pelaksanaan evaluasinya.

Selain itu, dia juga mengapresiasi para pedagang yang sudah melaksanakan aturan HET beras. Enggar menjelaskan para pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang telah menyatakan niat untuk menerapkan HET beras supaya masyarakat bisa membeli beras dengan harga terjangkau.

Padahal, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi meminta operasi pasar karena harga beras di DKI Jakarta terus merangkak naik. Dia menjelaskan, sejak bulan lalu harga beras naik hingga 10%.

Terkait dengan operasi pasar, Enggar menyatakan pihak Kementerian Perdagangan belum menentukan langkah operasi pasar yang berhubungan dengan permintaan Food Station yang butuh 75 ribu ton beras Bulog. "Ada usulan, kita lihat nanti," jelas Enggar.

Namun, Bulog menyatakan siap melakukan operasi pasar untuk meredam kenaikan harga beras di Jakarta. Direktur Pengadaan Bulog Tri Wahyudi Saleh menyatakan siap menggelontorkan cadangan beras setiap saat atas komando pemerintah. "Prinsipnya kalau itu perintah regulator, kami siap," kata Tri, akhir pekan lalu.