Pemerintah Sinkronisasi Rute LRT Adhi Karya dan Jakpro

ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) di samping Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (22/1).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Safrezi Fitra
15/9/2017, 21.07 WIB

Pembangunan proyek kereta ringan Light rail Transit (LRT) di Jakarta ternyata masih mengalami kendala teknis. Ada persilangan rute proyek LRT yang dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan yang dibangun Badan Usaha Milik Daerah yakni PT Jakarta Propertindo.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah tengah berupaya melakukan sinkronisasi persilangan rute LRT Adhi Karya dengan Jakarta Propertindo (Jakpro). Hasil pembahasannya akan diputuskan pada pekan depan.

"Selasa sore akan kami putuskan," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (15/9). (Baca: Pemerintah Mulai Harmonisasi Aturan Lintas Kementerian di Proyek LRT)

Dalam rencana pengembangan LRT, Adhi Karya mengkaji pembangunan rute Dukuh Atas - Palmerah - Senayan. Sementara itu, Jakpro juga akan mengembangkan rute yang nyaris bersinggungan yakni bagian dari Kelapa Gading - Kebayoran Lama. Hal ini akan berpengaruh kepada kepastian kontraktor penggarap rute LRT terutama dari Dukuh Atas hingga Palmerah.

Luhut mengatakan pemerintah masih menghitung dengan cermat kontraktor mana yang akan mengerjakan proyek ini hingga Palmerah. Penentuan rute yang dikerjakan ini dapat mempengaruhi investasi LRT di masa depan. "Ini kan pengalaman pertama sehingga jangan sampai salah," kata Luhut.

(Baca: Adhi Karya Siapkan LRT Tahap Kedua Rute Cibubur - Bogor)

Luhut mengatakan hari ini pihaknya bersama beberapa pihak terkait telah menggelar rapat koordinasi untuk sinkronisasi dua proyek LRT. Namun, pembahasannya belum rampung. Dia mengaku telah melihat gambar rute rencana pengembangan LRT hingga Palmerah serta persilangan ideal dua rute tersebut dan akan segera mengambil keputusan.

Untuk pembangunan rute LRT Jakarta - Bogor - Depok - Bekasi, Luhut juga memastikan porsi pembiayaan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa saja berkurang. Hal ini seiring minat bank swasta asing untuk masuk ke dalam pendanaan proyek transportasi massal tersebut.

"Tapi angkanya masih belum final dan masih kami hitung terus," kata Luhut. (Baca: Skema Pendanaan LRT Jabodebek Ditargetkan Rampung Akhir 2017)

Dia juga pernah mengatakan pemerintah mulai mengharmonisasi berbagai aturan dari beberapa kementerian dan lembaga terkait dalam pembangunan LRT Jabodebek. Harmonisasi ini dimaksudkan untuk bisa mempercepat proses finalisasi skema pendanaan (financial close) yang ditargetkan rampung pada November 2017. 

Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Emma Sri Martini mengatakan harmonisasi dilakukan untuk menyamakan kerangka waktu penyelesaian skema pendanaan untuk pembangunan LRT. Emma menuturkan pemerintah perlu bekerja keras karena masih banyak hal yang perlu dikerjakan.