Pemerintah ingin laju kereta semicepat Jakarta – Surabaya ditingkatkan hingga 160 kilometer per jam. Sebelumnya, pihak Jepang sebagai pembuat studi kelayakan mengajukan preferensi kecepatan 120 kilometer per jam.
Hal itu terungkap dalam pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan utusan khusus Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yakni Hiroto Izumi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Jadi tidak perlu high speed tapi di atas 160 kilometer per jam," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai pertemuan, Selasa (5/9).
Ia menjelaskan, dengan kecepatan 160 kilometer per jam, maka perjalanan Jakarta – Surabaya, termasuk pemberhentian di beberapa stasiun, dapat ditempuh dengan waktu maksimal 5 jam. Dengan singkatnya waktu tempuh, jumlah perjalanan harian dan kapasitas penumpang pun dapat ditambah.
(Baca juga: Jokowi Prioritaskan Jepang Garap Proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya)
Sementara, dengan kecepatan 120 kilometer, jarak antara Jakarta – Surabaya yang mencapai 662 kilometer membutuhkan waktu tempuh 5,5 jam non-stop. “Karena kalau 120 kilometer per jam terlalu tanggung untuk mengejar kapasitas yang kami inginkan,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan jalur kereta ini akan melalui kawasan baru, di luar jaringan rel yang sudah ada. Sebab, di sepanjang perlintasan yang ada saat ini sudah terlalu padat penduduk.
Budi menyatakan, wacana ini akan dimatangkan oleh The Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). “Memang ada indikasi kalo di jalur existing itu komplikasinya lebih banyak. Kami memang berpikir untuk punya alternatif di jalur yang non-existing,” katanya.
(Baca juga: Kajian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Selesai Akhir Juli)
Hal itu dibenarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga hadir dalam pertemuan. Menurutnya, ada tiga kemungkinan jalur kereta semicepat yang akan dikaji.
“Ini baru feasibility study karena ada tiga opsi, apakah merehabilitasi rel yang lama ataukah menggunakan rel baru dengan rute lama lewat solo, atau dengan rel dan rute baru,” tuturnya.
Selain itu, pertemuan juga membahas enam proyek lain yang digarap bersama Jepang. Keenamnya adalah pembangunan akses Pelabuhan Patimban, pembangunan di pulau terluar seperti Natuna, proyek tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru - Padang, Jakarta Sewerage System Project, proyek Mass Rapid Transit (MRT) fase II (Bundaran HI - Kampung Bandan dan East West dan pengembangan Blok Masela.
(Baca: Uji Kelayakan Kereta Express Jakarta-Surabaya Pakai Dana APBN)
Basuki mengatakan, untuk jalan akses Patimban dengan biaya konstruksi Rp 3,86 triliun akan menggunakan beberapa skema pembiayaan yang melibatkan swasta. Yang pasti, dari Jepang semdiri menargetkan pelabuhan ini dapat dibuka pada Maret 2019 mendatang.
Sedangkan untuk pembangunan tol Pekanbaru - Padang perkiraan investasinya mencapai Rp 65 triliun. Pendanaannya akan dilakukan melalui subsidy loan agreement atau pembentukan perusahaan patungan PT Hutama Karya (Persero) dengan pihak Jepang.
"Sedangkan untuk pembangunan pengolahan limbah akan kami lanjutkan pembangunannya di Zona VI," kata Basuki. Dia juga menambahkan bahwa Jokowi juga bersepakat bahwa pengembangan Blok Masela dapat dimulai pada November mendatang.