Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Di sana, ia sempat membahas rencana pemindahan Ibu kota dengan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak.
"Tadi sudah disampaikan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ibu kota. Saya tidak mau menyinggung itu dulu karena masih kajian," ujar Presiden dalam pernyataan resminya, Kamis (13/7).
Hanya, Jokowi menekankan bahwa pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi mendalam dari berbagai aspek sehingga tidak mungkin segera diputuskan. Jokowi sendiri menyatakan, setidaknya terdapat tiga provinsi yang sedang dikaji untuk menjadi Ibu Kota. Namun, ketiga lokasi itu masih dirahasiakan. (Baca: Menteri PU: Tiga Provinsi di Kalimantan Jadi Calon Ibu Kota Baru)
"Tidak saya buka. Kalau saya buka di Kalimantan Timur misalnya di Bureu, nanti semua orang beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menerangkan bahwa pemindahan ibu kota memerlukan perencanaan yang matang. Apalagi rencana memisahkan pusat bisnis dan pemerintahan dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
(Baca juga: Menteri PU Taksir Biaya Pemindahan Ibu Kota Hingga Rp 300 Triliun)
"Pindah ibu kota perlu kalkulasi mengenai sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian. Semua dihitung, kemudian diketahui kebutuhan biayanya."
Pernyataan Jokowi tersebut juga sekaligus merespons pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, dalam kesempatan yang sama atas kesiapan Kota Balikpapan menjadi ibu kota negara. Di Balikpapan, agenda utama Jokowi adalah penyerahan sertifikat hak atas tanah bagi warga.
(Baca: Istana Klaim Alasan Pindahkan Ibu Kota untuk Kurangi Beban Jakarta)
Sementara, Gubernur Awang Faroek Ishak dalam laporannya menyebut bahwa dirinya siap untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pemerintah pusat untuk mempersiapkan ibu kota yang baru.
Ia juga menyebut bahwa saat ini Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah infrastruktur yang strategis seperti bandara dan pelabuhan internasional, jalan tol, dan pasokan listrik yang mencukupi. "Berapa pun besar lahan yang dibutuhkan, kami siap untuk fasilitasi," ujar Faroek.