Pembahasan skema pembiayaan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) diperkirakan masih cukup panjang. Sebab, kajian terhadap skema pembiayaan tersebut belum rampung.
Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Wartini mengatakan, saat ini Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Adhi Karya masih mengumpulkan data yang diperlukan untuk memperhitungkan skema pendanaan proyek.
(Baca juga: Kemenkeu Kaji Skema Penjaminan Pendanaan Proyek LRT)
"Kami tunggu dulu prosesnya, konsolidasi dulu, verifikasi, sinkronisasi, dan integrasi pra-sarana dan sarana itu dulu," kata Sri di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (20/6).
Sri menjelaskan, perseroan masih akan mengkaji biaya kebutuhan modal (capex) dan biaya operasional (opex) yang diajukan terkait proyek LRT. SMI juga akan mengkaji model pembiayaan proyek LRT yang diajukan investor. Sehingga, dapat diketahui berapa jumlah penumpang (ridership) dan subsidi yang diperlukan dalam pendanaan LRT.
"Mulai dari PMN (Penyertaan Modal Negara), penjaminannya, kemudian nanti dari mekanisme subsidinya yang sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Besarannya belum bisa kita tentukan karena masih bergerak terus ya, verifikasinya masih jalan," tambahnya.
(Baca juga: Bank Mandiri Terbitkan Obligasi Rp 6 Trilun Danai Proyek Infrastruktur)
Sri pun menyatakan, keputusan SMI berpartisipasi dalam pemberian pinjaman pembiayaan masih tentatif. perusahaannya akan menunggu hasil kajian tersebut. "Barangkali SMI bisa partisipasi, itu kita lihat lagi. Tergantung hasil kajian ini," kata Sri.
Proyek pembangunan LRT Jabodebek membutuhkan total dana sebesar Rp 27 triliun, dengan rincian Rp 23,3 triliun untuk prasarana seperti pembangunan jalur kereta api dan Rp 4 triliun untuk sarana seperti rangkaian kereta.