Parlemen Uni Eropa (European Union/EU) menyambangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membicarakan resolusi sawit. Pemerintah berupaya menjelaskan soal anggapan Uni Eropa yang menyebut bisnis sawit sebagai penyebab deforestasi, korupsi, hingga pelanggaran HAM.
“Persoalan lingkungan itu terlalu sederhana dikaitkan dengan satu komoditas. Dia dibentuk oleh begitu banyak faktor, sehingga concern kami dari pemerintah Indonesia agar parlemen EU melihat dari sisi lebih luas," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Rabu (24/5).
Darmin pun mengakui masih banyak kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan sawit di Indonesia. Namun, pemerintah akan berkomitmen untuk terus memperbaiki hal tersebut. (Baca juga: Harga Komoditas Naik, Kredit Kendaraan Bermotor Menggeliat Lagi)
Darmin mengatakan, Parlemen EU sudah sedikit mendapat pencerahan setelah kunjungan ini. "Seperti disampaikan pimpinan delegasi ini, mereka juga makin menyadari bahwa ada banyak kesalahpahaman selama ini," ujar Darmin.
Karena itu, Juli 2017 mendatang, pemerintah Indonesia akan melakukan kunjungan balasan ke Parlemen Uni Eropa di Brussels untuk memberi penjelasan lebih rinci.
Selain topik resolusi kelapa sawit, pertemuan juga membahas hubungan Indonesia dan Uni Eropa khususnya peningkatan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi. Sebab, Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Pada tahun 2016, Uni Eropa menempati peringkat ke-3 sebagai tujuan ekspor Indonesia dibawah Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. (Baca juga: Pemerintah Targetkan Titik Api Kebakaran Hutan Turun 97 Persen)
Uni Eropa juga merupakan salah satu sumber investasi terbesar di Indonesia. Pada tahun 2016, Uni Eropa menduduki peringkat ke-4 di bawah Singapura, Jepang dan Tiongkok. “Dengan angka perdagangan dan investasi yang tinggi, saya yakin akan potensi besar yang ada di antara kita,” tutur Darmin.
Darmin percaya pertemuan ini dapat menjadi ajang tukar pandangan tidak hanya masalah kelapa sawit tetapi juga untuk cakupan kerja sama yang lebih luas. “Saya harap melalui pertemuan ini dapat mendorong dan memperkuat hubungan Indonesia dan Uni Eropa di sektor perdagangan dan investasi”, ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Hubungan Hukum Parlemen Uni Eropa Sajjad H Karim mengatakan, telah mendapat cukup banyak pemahaman terkait dengan industri sawit di Indonesia. "Sudah cukup jelas bagi kami, bahwa ada beberapa kesalahpahaman yang sangat besar mengenai pandangan EU terkait dengan industri kelapa sawit," ujarnya. (Baca juga: Jokowi Minta Lithuania Bantu Perangi Kampanye Hitam Sawit di Eropa)
Meskipun demikian, dirinya memastikan, resolusi sawit yang di keluarkan oleh Uni Eropa tidak akan mengganggu hubungan kerja sama dengan Indonesia. "Kami berharap dengan kunjungan ini dapat memberikan perspektif baru bagi Parlemen untuk mencari win-win solution atas permasalahan sawit ini," ujarnya.