PT Jasa Marga (Persero) Tbk berencana melepas sebagian kepemilikan sahamnya di ruas tol Semarang-Solo dan Jakarta Outter Ring Road (JORR) W1 pada tahun ini. Rencana tersebut sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar BUMN melakukan sekuritisasi aset demi memperoleh dana segar untuk membangun ruas tol baru.
Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani mengatakan, perseroan tengah menyusun skema pelepasan sebagian saham ruas tol Semarang-Solo pada tahun ini. Perusahaan pelat merah ini tidak akan melepas semua kepemilikan sahammya dan berencana tetap menjadi pemegang saham mayoritas di ruas tol tersebut.
Rencananya, Jasa Marga hanya akan melepaskan 15-20 persen saham. "Sekarang kan masih 75 persen lah (kepemilikan saham Jasa Marga). Mau dikurangi jadi 55 atu 60 persen. Jadi tetap mayoritas tapi dikurangi kepemilikannya," ujar Desi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (9/5).
Sekadar informasi, selain Jasa Marga, ruas tol Semarang-Solo itu imiliki oleh PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT SPJT), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jateng. (Baca: Desak BUMN Jual Aset, Jokowi: Cara Pikir BUMN Jangan Kuno)
Desi masih enggan menjelaskan target perolehan dana dari penjualan sebagian saham ruas tol yang saat ini dioperasikan oleh PT Trans Marga Jawa Tengah tersebut. Yang jelas, seluruh proses penjualannya diharapkan rampung pada semester satu ini.
Selain itu, Jasa Marga berencana menjual seluruh kepemilikan sahamnya di ruas tol Jakarta Outter Ring Road (JORR) W1. Rencana ini akan direalisasikan belakangan, setelah penjualan saham ruas tol Semarang-Solo.
Saat ini, Jasa Marga memiliki 19 persen saham ruas tol JORR W1 tersebut. Desi mengatakan, perusahaan memang tengah mengkaji pelepasan seluruh saham minoritas di berbagai ruas tol. "Jadi yang minoritas kami akan lepas. Kami konsentrasi yang mayoritas," ujarnya.
Sebelumnya, Desi mengatakan, Jasa Marga tengah memproses sekuritisasi atas pendapatan (future revenue back securities) di ruas tol yang sudah lama beroperasi. Dengfan begitu, ada kepastian pendapatan dari aset tersebut. Prosesnya saat ini masih menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Dananya nanti untuk pembangunan jalan-jalan tol yang saat ini juga masih memerlukan investasi lebih dari Rp 70 triliun," ujarnya kepada Katadata. Namun, dia enggan menjelaskan besaran dana yang diincar dari sekuritisasi tersebut.