Menteri PUPR: Kereta Cepat Belum Dapat Sertifikasi Keamanan Jembatan

Selain masalah dana yang belum juga cair, proyek kereta cepat Jakarta – Bandung juga masih terganjal kendala teknis. Rancangan proyek ini belum memiliki sertifikasi keamanan jembatan dari Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

"Saya tanya Menteri Perhubungan ternyata belum dicek. Saya hanya memberikan peringatan jangan hanya (memikirkan) aspek keuangannya saja tapi teknisnya juga," kata Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu (12/4).

Menurut Basuki, desain jembatan dan terowongan kereta cepat selama ini belum memperhitungkan aspek teknis keamanan yang dikeluarkan KKJTJ. Padahal, ini penting mengingat di wilayah yang dilalui rute Jakarta - Bandung kondisi tanahnya cukup labil.

(Baca juga:  Perlu Kajian Lagi, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terhambat)

Dirinya merujuk kepada beberapa infrastruktur wilayah tersebut seperti jalan tol Purwakarta - Bandung - Cileunyi serta rel lama Jakarta - Bandung yang terus mengalami pergeseran tanah. Karena itu, dirinya meminta agar sertifikasi teknis untuk proyek kereta cepat dilakukan terlebih dahulu.

Apabila aspek keselamatan jembatan tidak diperhitungkan pada desain awal, Basuki khawatir akan ada pembengkakkan biaya proyek kereta cepat. Ia pun menceritakan pengalaman Kementerian Pekerjaan Umum dalam membangun jembatan Surabaya - Madura (Suramadu) yang biayanya bengkak dari Rp 2,5 triliun menjadi hampir Rp 5 triliun.

Soal potensi bengkaknya biaya ini diceritakan Basuki keluar dalam rapat terbatas kemarin. Dirinya mengatakan, saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kekhawatirannya apabila proyek ini akan mengalami kenaikan biaya hingga 30 persen.

(Baca juga:  Jokowi Minta Menteri Terbuka Masalah Dana Proyek Infrastruktur)

"Saya hanya memberikan peringatan secara teknis, apalagi kontraktor Tiongkok akan mengklaim (pinjaman) meski proyek belum jalan," kata Basuki.

Basuki mengatakan saat ini dirinya telah menyurati Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membantu sertifikasi jembatan. Menurutnya, langkah ini tidak dimaksudkan untuk menghambat jalannya proyek ini.

"Perlu approval (persetujuan) secara profesional dari para ahli di Komisi (jembatan) tersebut. Tolong diingat ini bukan dengan saya," kata Basuki.

(Baca juga: RTRW Proyek Kereta Cepat Rampung, Utang Cina Cair Akhir Bulan Ini)

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proyek kereta cepat Jakata-Bandung harus berkaca dari kasus Jembatan Cisomang di ruas tol Cipularang, yang rusak akibat pergeseran tanah. Makanya, teknologi dan konstruksi proyek ini harus tersertifikasi.

"Tadi Menteri PUPR sampaikan (dalam rapat), pergerakan tanah itu perlu teknologi yang baik dari Tiongkok," kata Luhut.