Kementerian Perhubungan dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk menandatangani kontrak perjanjian pelaksanaan prasarana kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Meski, skema pembiayaan baru akan diputuskan depan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono menjelaskan, tata cara pembayaran pembangunan akan ditentukan selambat-lambatnya 30 hari setelah kontrak. Menurutnya, sampai dengan saat ini aturan yang mengatur pengadaan LRT ini masih menggunakan skema Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Setelah perjanjian ini akan didetilkan dengan kedua belah pihak (pemerintah dengan Adhi Karya). Sumber pendanaan dan cara pembayaran ini yang dicari," ujar Prasetyo saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (10/2).
(Baca juga: Pemerintah Siapkan Surat Utang Syariah untuk Biayai Proyek LRT)
Prasetyo menyatakan, skema yang tampaknya akan menjadi pilihan utama dalam pendanaan proyek tersebut adalah dengan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Selain itu mekanisme sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga akan dikaji.
Hanya saja, Prasetyo masih belum bisa memastikan skema apa yang akan dipilih. Sementara, kontrak ini memang diteken untuk memberikan kepastian pada Adhi Karya bahwa proyek ini akan tetap berjalan.
Prasetyo menyatakan, target pemerintah tetap, yakni bahwa proyek ini harus terbangun dan beroperasi pada 31 Mei 2019. Prasarananya akan dibangun oleh Adhi Karya, sementara untuk sarana seperti rolling stock akan dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) .
Sementara itu, Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan pemerintah untuk skema pembiayaan proyek ini. Namun, sambil menunggu keputusan tersebut, Adhi membutuhkan dana sekitar Rp 7 triliun untuk membangun tahap awal proyek.