Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan dana talangan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur strategis nasional (PSN). Permintaan itu diajukan kepada Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan, alokasi anggaran dana talangan dari LMAN tahun ini hanya sebesar Rp 20 triliun. Padahal, menurutnya, kebutuhan dana untuk pembebasan lahan seluruh proyek strategis nasional ini mencapai Rp 28,2 triliun.
“Jadi ada kekurangan yang kita mintakan ke LMAN karena semua pembebasahan lahan untuk proyek strategis nasional itu LMAN," ujar Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Kamis (19/1).
(Baca juga: Lelang Dini, Kementerian PU Teken Kontrak Proyek Rp 6,4 Triliun)
Ia menyebut, untuk jalan tol sendiri saja Rp 13 triliun dan sisanya untuk infrastruktur lain seperti Pelabuhan, Bandara, dan jalur kereta api.
Sementara itu, Basuki menjelaskan, pada tahun 2016, Kementerian PUPR diberikan alokasi anggaran untuk dana talangan ini sebesar Rp 16 triliun. Namun, sampai dengan saat ini, total dana yang sudah terserap adalah sebesar Rp 15,75 triliun. Memang, Basuki mengaku, pencairan dana ini sedikit terlambat karena permasalahan birokrasi di Kementerian Keuangan.
Khusus untuk jalan tol, Basuki menuturkan, dana tersebut digunakan untuk membebaskan lahan untuk tol trans Jawa sepanjang 661 kilometer. Sementara yang masih dalam tahap pembebasan yakni lahan dari Brebes-Malang-Batang-Semarang. Kemudian, ada juga di Bawean-Solo-Kertosono-Ngawi. Sementara, jalur lainnya sudah tersambung.
(Baca juga: Pemerintah Ubah Aturan Tata Ruang Demi Proyek Infrastruktur Strategis)
"Dari itu semua pembebasan lahan sudah 91 persen sampai dengan 2016. Sehingga, ini kami Trans Jawa itu tetap yakin 2018 bisa tersambung," ujarnya.
Sementara itu, untuk tol Trans Sumatera, sejauh ini, pembebasan lahan sudah mencapai 62 persen. Untuk yang Bakauheni-Tebanggi Besar dan Medan-Binjai ditargetkan pengoperasianya pada tahun 2017 ini. Kemudian, Indralaya-Semarang sepanjang 22 Km ini juga ditargetkan beroperasi pada Juni 2017. "Kita juga mulai kerjakan dari Pekanbaru-Dumai, mudah-mudahan tidak lama lagi Pak Presiden akan ke sana," ujarnya.
Menurut Basuki, ada tiga hal penting dalam mempercepat pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional. Selain soal dana, Kementerian PUPR juga telah bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang megurus seluruh administrasi yang diperlukan. Kementerian juga telah menjalin kerjasama dengan Mahkamah Agung terkait aspek hukum.
(Baca juga: Jokowi Targetkan Tol Batang-Semarang Dilalui Mudik Lebaran 2017)