Studi Kelayakan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Segera Rampung

Pemerintah menargetkan pra-studi kelayakan proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya dapat diselesaikan dalam waktu dua pekan ke depan. Selanjutnya, pemerintah dapat meneruskan proses pembangunan infrastuktur transportasi tersebut, termasuk menghitung biaya investasi dan skema pembiayaannya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, sampai saat ini belum ada perkembangan berarti dalam pembangunan proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya. Sebab, pemerintah masih menunggu studi awal yang dilakukan oleh  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Namun, setelah tiga pekan terakhir melakukan kajian tersebut, Budi yakin studi awal ini dapat segera diselesaikan. "Dua minggu lagi ya (selesai). Mudah-mudahan," ujar Budi usai menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Jumat (2/12).

(Baca: Pembiayaan Kereta Semicepat Jakarta-Surabaya Pakai Skema G to G)

Hasil studi ini nantinya akan digunakan pemerintah untuk mengetahui potensi dari pembangunan proyek kereta semicepat tersebut. Selain itu, hasil studi ini akan menjabarkan kebutuhan pembiayaannya.

Selanjutnya, pemerintah akan menilai kemungkinan pelaksanaan pembangunan proyek tersebut dan menjadikannya sebagai landasan melakukan studi kelayakan (feasibility study) bersama dengan mitra kerjanya. (Baca: Pemerintah Minta Jepang Danai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya)

Setelah hasil studi diperoleh, Budi menjelaskan, pemerintah akan segera memutuskan skema pembiayaan proyek ini, termasuk mencari investornya. Namun, dia akan lebih condong mendorong pembangunan proyek tersebut menggunakan skema business to business (B to B). Alasannya, dengan skema tersebut, tidak akan ada dana yang dikeluarkan pemerintah.

"Dana pemerintah makin dikit ya, jadi harus manage dengan baik. Kalau swasta dengan swasta lebih bagus," ujarnya. Meski begitu,  dia tak menutup kemungkinan penggunaan skema Goverment to Goverment (G to G). Yang penting, Budi menekankan, dana yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia harus ditekan seminimal mungkin.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjatan mengatakan, pemerintah masih melakukan pembicaraan secara internal untuk memutuskan skema pembiayaan proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya. Terdapat dua skema yang sedang dibicarakan yaitu B to B atau skema Public Private Partnership (PPP).

(Baca: Pembebasan Lahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai Akhir 2016)

Oleh karenanya, pemerintah sedang menghitung keuntungan dan kerugian dua skema tersebut. "Jadi sekarang Pak Bambang (Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro) lagi menghitung. Nanti Senin (5/12) kami bertemu bertiga untuk hitung ini," ujarnya.

Meski begitu, Luhut tidak menutup kemungkinan penggunaan skema pembiayaan G to G. Skema tersebut memang akan memperbesar utang pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Namun, dia memastikan porsi utang pemerintah masih dalam batas yang wajar. 

Sebagai informasi, pemerintah menilai proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya ini penting untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Jalur kereta semicepat itu dapat juga digunakan mengangkut barang dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya. Proyek ini akan menumbuhkan industri properti dan industri lain di sekitar jalur kereta tersebut.

Dengan begitu, perekonomian bisa berkembang dan menyebar, tidak hanya bertumpu di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya saja. Dalam konsep besarnya, kereta berkecepatan 200 km/jam ini juga akan diintegrasikan dengan beberapa lokasi pelabuhan darat (dry port). 

Luhut pernah mengatakan dalam pembicaraan awal, pengerjaan proyek ini bisa cepat selesai karena diarahkan dengan bentuk revitalisasi jalur, bukan pembangunan jalur baru, tinggal penguatan saja. Sedangkan nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai US$ 2,5-3 miliar.