Pembenahan infrastruktur mulai berdampak pada penurunan biaya logistik nasional. Kalangan pengusaha menyebut, setidaknya biaya logistik turun dari sebelumnya mencapai 26 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 24 persen.
Wakil Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Anwar Satta mengatakan, penurunan biaya logistik didorong pembenahan signifikan pada infrastruktur pelabuhan. Ia mengambil contoh Pelabuhan Tanjung Priok yang kini bisa membongkar kontainer hingga 35 TEUs per jam.
"Terasa mulai ada pengurangan (biaya), terutama (karena) produktifitas bongkar kontainer. Itu bisa potong waktu juga," kata Anwar dalam acara Forum Dialog Logistik Nasional di Jakarta, Rabu (9/11). (Baca juga: Pelabuhan Internasional Sorong Mulai Dibangun Tahun Depan)
Meski begitu, Anwar menilai ongkos logistik yang sebesar 24 persen tersebut masih kalah ketimbang Malaysia dan Thailand yang ongkos logistiknya sekitar 18 persen. Atas dasar itu, ia mendorong pemerintah melakukan pembenahan yang lebih masif agar pelayanan di sektor logistik makin efisien.
Ia meminta pemerintah meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan logistik. Selain itu, mendorong harmonisasi regulasi antarkementerian dan lembaga. "Lalu penerapan Indonesia National Single Window (INSW)," ucapnya. (Baca juga: Kalla: Bangun Infrastruktur Jangan Bertele-tele)
Anwar juga berharap pemerintah bisa memberantas praktik pungutan liar atau pungli yang turut membebani pengusaha. Salah satu yang jadi sorotan yakni pungli di pelabuhan-pelabuhan. "Tidak mudah tapi kita akan dorong (pemerintah) terus," kata dia.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Pelindo II (Persero) Elvyn G. Masassya mengatakan, integrasi antarpemangku kepentingan merupakan formula utama untuk meningkatkan daya saing logistik Indonesia. Misalnya, integrasi berbagai pihak di pelabuhan dari mulai shipping line, operator pelabuhan, hingga pergudangan.
"Jadi bergeser dari kompetisi menjadi kerjasama," ujarnya. (Baca juga: Menhub Minta BUMN Berbagai Sektor Bantu Program Tol Laut)