PT Hutama Karya (Persero) selaku kontraktor proyek Trans Sumatera menyiapkan ruas tol Pekanbaru–Dumai agar dapat dibiayai dari dana repatriasi yang masuk ke dalam negeri pasca pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Hal ini juga merespons keinginan pemerintah yang menginginkan agar dana program pengampunan pajak yang masuk ke dalam negeri itu disalurkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.
Sekretaris Perusahaan HK Sigit Roesanto mengatakan, pembiayaan ruas Pekanbaru-Dumai juga menggunakan pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) atau bank infrastruktur Cina. Alasannya, Penyertaan Modal Negara (PMN) saat ini belum mencukupi untuk membangun seluruh ruas Trans Sumatera. Apalagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menolak tambahan PMN untuk Hutama Karya sebesar Rp 3 triliun.
“Jadi repatriasi dengan pinjaman Cina ini sangat positif karena akan menambah opsi pendanaan kami,” kata Sigit kepada Katadata, Jumat (1/7).
Sigit mengatakan, nantinya opsi pembiayaan ini akan dikaji lebih jauh oleh Kementerian Keuangan. Yang pasti, dia menyambut baik banyaknya opsi pembiayaan tol Trans Sumatera ini lantaran ini merupakan proyek strategis namun memiliki kendala pembiayaan. “Kami dalam tahap menyiapkan proposal (pendanaan),” katanya. (Baca: Hutama Karya Segera Ajukan Utang Tol Sumatera ke Bank Cina)
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, dana hasil repatriasi tax amnesty akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dalam lima tahun masa jabatannya, anggaran untuk membangun infrastruktur mencapai Rp 4.900 triliun, sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya bisa menutup sebesar Rp 1.500 triliun. Karena itu, investasi melalui dana repatriasi ini sangat dibutuhkan.
Jokowi mengklaim, dalam 1,5 tahun usia pemerintahannya, sudah banyak proyek mangkrak yang mengalami banyak kemajuan. Begitu juga dengan proyek yang baru dibangun. "Dulu banyak yang meragukan bahwa ini hanya diomongkan. Tetapi setelah 1,5 tahun ini bahwa realisasi itu ada. Orang baru yakin kita serius. Mungkin pahit di depan, tapi saya meyakini ini akan sangat bermanfaat 4-5 tahun ke depan apabila semua selesai," katanya.
(Baca: Sebagian Tol Trans Sumatera Gagal Digunakan untuk Mudik)
Di sisi lain, Jokowi menginstruksikan penyiapan instrumen investasi untuk menampung dana repatriasi. Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung, Makassar, New Port, Tanjung Priok, pelabuhan-pelabuhan kecil, sedang, dan besar di Sorong, merupakan contoh-contoh investasi yang bisa dimasuki dana repatriasi tersebut. Begitu pula dengan investasi di pembangkit listrik.
Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimuljono mengatakan, beberapa proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menampung dana repatriasi adalah jalan tol, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan bendungan untuk keperluan pembangkit listrik. Salah satu proyek tol yang bisa ditawarkan untuk menampung dana repatriasi adalah Trans Sumatera.
(Baca: Aset Sengketa 18 Tahun, Hutama Karya Dapat Tol Pondok Pinang-Jagorawi)
Agar para pemilik dana tertarik untuk menaruh uangnya di proyek tersebut, pemerintah sedang mempersiapkan skema yang tepat. Kementerian PUPR masih membicarakan hal ini dengan Kementerian keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.