Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertegas komitmennya saat pertama kali dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, bahwa dia akan memajukan sektor kelautan. Dia berpendapat bahwa masa depan Indonesia ada di laut, sehingga potensi kelautan harus bisa dimanfaatkan untuk kesejahtaraan masyarakat.
Jokowi mengatakan 70 persen dua per tiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Potensinya sangat besar untuk menjadi penggerak perekonomian nasional. Masalahnya, hingga saat ini potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Dia mempertegas hal ini dalam rapat terbatas kabinet membahas kebijakan pembangunan kelautan.
Dalam rapat ini dia mengungkapkan data yang dimilikinya, bahwa potensi kelautan di Jepang bisa menyumbang 48,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut. Jumlahnya mencapai US$ 17.500 miliar atau sekitar Rp 233.000 triliun. (Baca: Tol Laut Pangkas Harga Bahan Pokok di Indonesia Timur)
Ekonomi kelautan Thailand bisa menyumbang PDB hingga US$ 212 miliar atau sekitar 2.800 triliun. Padahal panjang garis pantai Thailand hanya 2.800 kilometer. Panjangnya hanya 2,8 persen dari garis pantai Indonesia yang mencapai 99.000 kilometer.
Sementara Indonesia dengan luas wilayah laut yang lebih besar dari daratannya, kontribusi ekonomi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih di bawah 30 persen. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, potensi ekonomi sektor kelautan Indonesia sebenarnya jauh melebihi Thailand, bahkan Jepang. Nilainya bisa mencapai US$ 1,2 triliun dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40 juta orang.
"Sudah sering saya sampaikan, kita meyakini bahwa masa depan kita ada di laut. Kita bisa menjadi negara besar kalau kita mampu menjaga dan memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar," kata Jokowi saat ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/6). (Baca: Harga Barang di Indonesia Timur Sudah Turun Berkat Tol Laut)
Dalam rapat ini, Jokowi meminta para menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk berupaya mendorong pemanfaatan potensi kelautan. Dia memerintahkan agar pembangunan sektor kelautan dipercepat.
Program-program pembangunan sektor kelautan harus dilakukan dengan lebih terarah dan tepat sasaran. Kebijakan pembangunan kelautan Indonesia juga harus mampu mengkonsolidasikan seluruh program-program pembangunan yang ada.
"Saya juga perlu menekankan bahwa kebijakan pembangunan kelautan tidak hanya bagus di atas kertas, namun harus betul-betul memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, kesejahteraan rakyat kita," ujarnya. (Baca: Kontraktor Migas Akan Wajib Gunakan Kapal FPSO Buatan Lokal)
Terkait dengan hasil rapat ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan ada tujuh komponen kebijakan yang akan dirumuskan pemerintah. Pertama, dengan membangun budaya maritim, agar masyarakat Indonesia bisa mencintai lautnya.
“Karena negara yang kuat di laut, punya pengaruh besar di dunia,” kata Rizal.
Kedua, pemanfaatan sumber daya laut yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ketiga, membangun tata ruang dan lingkungan laut yang baik, agar potensi kelautan bisa terjaga lestari dan bermanfaat untuk masa mendatang. (Baca: Tim Pembangunan Pelabuhan Patimban Segera Terbentuk)
Keempat, membangun infrastruktur dan konektivitas antar pulau dengan program Tol Laut. Program ini penting untuk meningkatkan integrasi dan konektivitas antar wilayah, sehingga bisa mengurangi biaya logistik. Kelima, membangun pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman.
Keenam, menggalakkan diplomasi maritim. Ketujuh, memperkuat keamanan maritim. “Presiden meminta betul-betul ada kerjasama pihak-pihak yang mengatur keamanan maritim agar penyelundupan di Indonesia bisa berkurang,” ujarnya. (Baca: Tutup Konvensi IPA, Investor Didorong Eksplorasi di Laut Dalam)
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor kelautan sudah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan di sektor ini. Nilai tukar petani (NTP) perikanan yang menunjukkan indikator kesejahteraan nelayan sudah mengalami peningkatan. Dari 102 pada pemerintahan sebelumnya, menjadi 110 saat ini.
"Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan hasil tangkapan ikan nelayan juga sudah meningkat," kata Susi. (Baca: Akhir Kisah Viking di Tangan Menteri Susi)
