Kementerian Perhubungan menargetkan pembangunan rel kereta api Papua dapat dimulai pada September atau Oktober mendatang. Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya pernah berjanji di depan masyarakat Papua bahwa pembangunan sarana transportasi kereta api akan dilakukan mulai tahun ini.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan, pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk melakukan negosiasi pengadaan lahan untuk proyek tersebut. Langkah ini perlu dilakukan karena di wilayah tersebut ada hak ulayat yang nilainya lebih besar ketimbang ganti rugi lahan biasa.
Setelah persoalan hak ulayat tersebut dibereskan oleh Pemprov Papua Barat, barulah Kemenhub siap mengalokasikan anggaran pembebasan lahan. Dengan begitu, proses pembangunan jaringan rel kereta di Papua dapat dimulai pertengahan tahun ini. “Paling tidak semester II seperti perintah Presiden,” kata Hermanto di Jakarta, Selasa (10/5).
Ia menambahkan, kalau lahan tersebut sudah dibebaskan maka pembangunan konstruksi rel yang menghubungkan Sorong dengan Manokwari ini dapat dimulai. Yang penting, kondisi lahan sudah jelas status hukumnya dan di kemudian hari tidak bermasalah. “Prinsipnya lahan beres, kami bayar dengan dana yang ada.”
(Baca: Bina Marga Akan Tambah Anggaran Jalan Trans Papua)
Sekadar informasi, pada tahun lalu Jokowi telah meminta Kemenhub untuk segera menyelesaikan studi kelayakan proyek pembangunan kereta pertama di Papua pada tahun 2015. Dengan begitu, proses pembangunannya bisa dimulai tahun ini. Proyek jaringan rel kereta api sepanjang 150 kilometer ini akan menghubungkan kota Sorong hingga Manokwari.
Ketika moda transportasi ini beroperasi, ongkos logistik di Papua diperkirakan dapat dipangkas hingga setengahnya. Apalagi saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga sedang mengerjakan jalan Trans Papua. “Bayangan saya, dengan dua transportasi tadi (kereta dan jalan) ongkos barang bisa terpangkas, misal semen dari Rp 1 juta per sak menjadi Rp 500 ribu per sak,” kata Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Prihartono.
(Baca: Studi Kelayakan Kereta Papua Rampung Tahun Depan)
Kemenhub sendiri pada tahun lalu telah menganggarkan dana Rp 6 miliar untuk melakukan studi kelayakan proyek tersebut. Dalam studi ini proyek pembangunan jaringan kereta Papua dibagi dalam dua jalur. Masing-masing jalur itu memiliki jarak yang sama, yakni sepanjang 75 kilometer.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Sugiadi Waluyo menargetkan tahapan Detail Engineering Detail (DED) dan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) akan segera diselesaikan setelah studi kelayakan rampung. "Kami berharap sebelum akhir Kabinet (kedua proyek ini) bisa selesai," katanya.
(Baca: Tim Kajian Sumber Daya Papua Usul Bentuk Gugus Tugas Khusus)
Kereta Trans Papua merupakan bagian dari 29 proyek infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang akan dikerjakan tahun ini. Kementerian Perhubungan merinci ada 10 proyek terkait transportasi laut, delapan proyek transportasi darat, dan enam proyek transportasi udara. Selain itu, ada dan lima proyek perkeretaapian. Keseluruhan proyek ini dikerjakan dengan menggunakan anggaran kementerian.